Membedah Teladan Pancasila Ir. Soekarno

Begitu dalam penderitaan dan pengorbanan beliau untuk Indonesia, negeri yang beliau perjuangkan dengan susah payah. Namun, di penghujung pengabdian beliau diperlakukan tidak manusiawi sebagimana lazimnya seorang mantan presiden yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara diperlakukan. 

Terhadap hal itu, Bung Karno memilih mengalah, membuang ego pribadi, dan rela disakiti oleh bangsanya sendiri asal Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beliau proklamasikan bersama sahabatnya Mohammad Hatta tetap tegak dan berdiri kokoh sebagai entitas negara bangsa yang berdaulat. 

Beginilah sikap kenegarawanan Bung Karno, rela dirinya redup demi persatuan bangsa. Beliau rela mengorbankan dirinya redup demi tetap tegaknya keutuhan bangsa dan negara.

Seorang Demokrat yang Bijak

Salah satu gagasan Bung Karno tentang dasar negara adalah mufakat atau demokrasi yang kemudian menjadi sila keempat Pancasila seperti yang ada saat ini. Sejarah mencatat bahwa terlepas dari kontroversi yang ada, Bung Karno adalah sosok yang demokratis, selalu menempuh musyawarah dalam memutuskan hal-hal penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. 

Hal ini bisa dilihat dari bagaimana naskah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menandai lahirnya negara Indonesia disusun tidak sendirian oleh Bung Karno melainkan melalui musyawarah mufakat dengan tokoh-tokoh lain seperti Mohammad Hatta dan Achmad Soebardjo.

Dalam menjalankan pemerintahan setelah Indonesia resmi merdeka, Bung Karno juga selalu demokratis, melibatkan banyak pihak, mendengarkan masukan dan pertimbangan tokoh-tokoh di sekeliling beliau. 

Misal, pasca ditetapkan sebagai presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 November 1945 dan memiliki wewenang membentuk pemerintahan rupanya beliau harus merelakan kabinetnya hanya berusia tiga bulan karena pada tangal 14 November 1945 terbit maklumat pemerintah yang menyepakati berubahnya sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer sehingga Bung Karno hanya menjadi simbol negara bukan kepala pemerintahan.

Dampaknya, aktivitas pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang pada saat itu disepakati dijabat oleh Sutan Syahrir. Sementara Bung Karno berperan sebagai kepala negara. 

Di bidang internasional, Presiden Soekarno begitu demokratis dan bijak dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah mufakat sebagai jalan ideal dalam memutuskan sebuah keputusan bersama. Contoh, dalam memutuskan berdirinya Gerakan Non-Blok (GNB) sebagai pengimbang dari adanya Blok Barat dan Blok Timur pada masa Perang Dingin sedang berkecamuk, beliau merangkul pemimpin-pemimpin negara lain (Yugoslavia, India, Mesir, Ghana,) dan bermusyawarah dengan mereka sehingga melahirkan mufakat bersama berupa perlunya gerakan baru untuk menetralisir ketegangan dunia akibat rivalitas dua blok besar yang kemudian diberi nama Gerakan Non-Blok. Inilah bukti nyata bahwa Bung Karno adalah sosok yang demokratis, pro musyawarah mufakat.

Pribadi yang Adil