Muhammad Asep Zaelani
Muhammad Asep Zaelani karyawan swasta

Pekerja Sosial, Praktisi CSR/Community Development, Gusdurian

Selanjutnya

Tutup

Bisnis

Mengenal Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

11 Juni 2018   12:01 Diperbarui: 11 Juni 2018   12:12 325 0 0

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lalu apa yang menjadi perbedaan keduanya?

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara kelembagaan bersifat mandiri, non struktural, berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. 

BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota, 8 orang berasal dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Sedangkan anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ)

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat. Sampai saat ini ada 17 LAZ skala nasional yang telah mendapatkan Ijin dari Kementerian Agama, diantaranya NU CARE LAZISNU (lembaga amil zakat dibawah naungan NU), Lazismu (lembaga amil zakat dibawah naungan Muhammadiyah), Dompet Dhuafa, DT Peduli, Rumah Zakat dll. 

Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ harus memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kemeterian Agama atas usulan dari LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan ijin, setidaknya LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial ; berbentuk badan hukum;  mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Perbedaan lainnya, dalam menjalankan operasionalnya BAZNAS dibiayai oleh dana APBN/APBD serta mengambil dari hak amil. Sedangkan LAZ hanya dibiayai oleh hak amil dari total dana zakat yang berhasil mereka himpun.