Berhubung isu reshuffle kabinet kembali bergulir, saya berandai-andai para menteri dari Partai Nasdem di keluarkan oleh Presiden Jokowi.
Tentu karena alasan pindah perkawanan merapat ke pihak oposisi. Yaitu Demokrat dan PKS. Juga karena mencapreskan Anies Baswedan. Kalau benar demikian, sungguh sangat menarik.
Yakin saya, jagat maya bisa guncang. Baik media TV maupun berita online, akan mengekspose besar-besaran keputusan berani Jokowi tersebut.
Pastinya, tanggapan pemirsa dan warganet juga tak kalah heboh. Yang pro reshuffle ambil sikap setuju. Sementara yang pro Nasdem Anies sebaliknya. Melakukan pembelaan mati-matian.
Punya jabatan Menteri di pemerintahan merupakan sebuah fasilitas. Jenis fasilitas bisa berupa kekuasaan, jaringan dan juga program. Kekuasaan mempermudah upaya mencapai tujuan.
Jaringan memperluas pengaruh. Dan program sebagai alat meraih simpati. Saya lihat, itulah yang sekarang dinikmati Nasdem. Yang punya jatah dua menteri di kabinet Presiden Jokowi.
Mereka adalah Siti Nurbaya Menteri LH dan Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan. Saat ini, baik Siti maupun Yasin ialah sosok terkuat dilembaga masing-masing. Dari level pusat hingga daerah terbawah sekalipun, pasti manut pada instruksi Sang Menteri.
Belum lagi kewenangan mereka mengalokasikan kegiatan. Tanda tangan keduanya berpengaruh terhadap kelompok mana yang akan diberi “bantuan”.
Karena kuatnya wewenang tersebut kita tak perlu heran. Jika ada tokoh politik yang masuk lingkaran Jokowi macam Anggota Komisi IV DPR-RI Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat menghembuskan wacana evaluasi terhadap Menteri dari Nasdem.
Kata Djarot, “Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, supaya ada darah baru yang segar” (Kompas.com, 24/12/2022).
