Semua parpol atau partai politik pasti punya kepentingan. Nonsen jika ada petingginya yang mengatakan tidak. Yang utama, pasti untuk kebaikan bangsa dan negara. Selama saya aktif mengamati perjalanan partai, adanya kepentingan internal baik yang tercipta karena pengaruh kuat seorang ketua umum atau yang dihasilkan lewat musyawarah para pengurus, sering lebih kuat dibanding untuk bangsa dan negara.
Kepentingan internal itulah yang kemudian melahirkan ego di masing-masing partai. Kita sebagai rakyat yang menjadi obyek elektoral, tentu wajib mencermati ego tersebut. Apa pengaruhnya bagi kehidupan kita..? Positif atau negatif..? Kalau positif, jangan tolah toleh lagi. Langsung saja berikan suara kita. Tapi kalau negatif, segera pindah kelain partai. Agar nasib kita tak jelek dikemudian hari.
Secara umum, ego parpol bisa lahir di internal partai itu sendiri. Namun bisa juga melampaui batas organisasi hingga keluar. Sekedar dimaklumi, ego internal tak berpengaruh pada nasib kita selaku konstituen. Tapi kalau terhadap anggota atau pengurus partai, sangat besar sekali dampaknya. Contoh kasus ego internal adalah pemaksaan seorang kader untuk menduduki jabatan tertentu.
Dalam konteks loyalitas, anggota partai wajib tunduk pada pemaksaan itu. Meski secara kapasitas dan kapabilitas yang ditunjuk tak sesuai dengan suara hati nurani misalnya. Cuma kalau diteruskan, pasti muncul gejolak. Bisa terjadi gontok-gontokan tak pernah usai diantara para pengurus. Pengaruh lain yang lebih gawat adalah ditinggal oleh pemilih. Kalau ini terjadi, yang ada hanyalah kerugian. Jika tak segera diatasi, bisa kukut alias nyungsep itu suara partai.
Sebaliknya, jika pemaksasaan seorang kader pada jabatan tertentu mendapat respon positif, justru melahirkan soliditas dan solidaritas yang kuat. Dipastikan, partai akan mampu menghadapi masalah, tantangan atau pertarungan. Kalaupun muncul suatu kondisi yang tak diharap, ada kelompok yang hendak menjegal serta mau adu kuat menjaring vox pop suara rakyat, semua pasti bisa dilewati dengan mudah. Untuk akhirnya mencapai kemenangan.
Sejauh yang saya lihat, persoalan itulah yang sekarang menimpa PDIP. Ego partai “milik keluarga Megawati” ini dilingkupi keengganan untuk melihat kondisi internal konstituen serta kepentingan suara rakyat. Saya tak bisa menebak secara pasti, apa penyebab semua itu kok bisa terjadi. Hanya sekedar ingin meneruskan tradisi keluarga trah Soekarno sebagai pimpinan eksekutif atau demi bangsa dan negara.?
Yang jelas, belakangan terlihat PDIP ada gelagat kuat memaksakan Puan Maharani naik jadi capres. Caranya, dengan menjadikan Puan sebagai satu-satunya motor penggerak yang mendominasi langkah partai kepala banteng. Ini tentu bukan sesuatu yang kebetulan. Mengingat hal tersebut dikondisikan oleh Megawati lewat kebijakan tugas khusus kepada Puan. Dengan cara ini, muncul harapan nama putrinya makin dikenal dan elektabilitasnya berangsur-angsur naik.
Padahal, realitas kehendak konstituen dan suara sebagian besar rakyat menunjukkan fakta berbeda. Untuk capres potensial menang di PDIP adalah Ganjar Pranowo. Kader tulen yang sekarang menduduki jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Apakah hanya karena faktor Ganjar bukan trah Soekarno hingga namanya harus digeser oleh Puan..? Tentu jawabannya ada didalam lubuk hati Megawati.
Lalu secara eksternal, ego PDIP juga terlihat dari keengganannya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan partai Demokrat, sebagaimana dilakukan pada parpol lain. Memang benar, Puan sebagai representasi PDIP dan Ketum Demokrat AHY pernah ketemu. Cuma ya itu, sebatas silaturahmi biasa yang “tak menghasilkan apa-apa”.
Meski sedikit lebih cair, ego PDIP juga ditampakkan ketika bersua Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ya, pertemuan keduanya yg pernah terjadi nampak bersifat datar-datar saja. Bicara soal-soal umum. Saya melihat, hingga saat ini belum ada keputusan besar tentang jalinan hubungan PDIP dan PKS yang bersifat mendasar dan kongkrit. Misal kerjasama dalam satu kegiatan atau misi tertentu.
