Joko Widodo diharapkan maju lagi pada pilpres 2024. Kinerjanya dalam merespon vox pop sekaligus menyelesaikannya, dinilai sukses. Eman-eman kalau hanya dua periode. Tak bisa sebagai capres karena batasan regulasi, didorong jadi cawapres. Yang jadi capres Pabowo Subianto. Ini dianggap pasangan ideal. Karena sudah pengalaman berkerjasama pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Wacana tersebut sebenarnya sudah pernah muncul tahun 2021 silam. Menurut saya sudah usang. Tak ada nilai konseptual sama sekali. Bisa jadi kurang kerjaan. Kali ini, kembali dimunculkan. Entah apa maksudnya. Bikin sensasi, pengalihan isu atau apa, tak paham juga saya. Yang jelas, berhasil membuat suasana politik agak heboh.
Adalah seseorang yang mengklaim sebagai Ketua Umum Relawan Prabowo Jokowi atau Prowi Achmad Fadjriansyah, yang memunculkan wacana tersebut. Katanya, karena keberhasilan pemerintahanan saat ini membuat sebagian masyarakat menginginkan Presiden Jokowi kembali untuk memimpin negeri ini. Bahkan, ada yang mengusulkan 3 periode dan perpanjang masa jabatan. (TribunNews.com, 14/09/2022).
Sayang, tanggapan dari salah seorang pentolan PDIP tempat Pak Jokowi bernaung secara politik, yaitu Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, terkesan mengambang. Tak tegas setuju atau tidak. Katanya, "Kalau Pak Jokowi mau.., ya sangat bisa". (Kompas.com,15/09/2022). Menurut saya, respon dari Pak Bambang mestinya tak begitu. Langsung saja putuskan, tak setuju.
Apa sebenarnya tujuan Pak Jokowi di dorong maju lagi menjadi cawapres Prabowo..? Kalau alasannya hanya karena selama ini dinilai sukses, bisa diperdebatkan. Sebab kesuksesan memimpin Indonesia hingga dua periode, dapat terjadi karena beliau pemegang otoritas. Yang mengambil keputusan. Kalau dalam posisi sebagai second line, saya kira tak ada jaminan.
Jadi, alasan diatas kurang nyambung. Tak sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan antara seorang presiden dan wakil presiden. Entah kalau tujuan lain. Tapi dalam pandangan saya, lebih dekat pada keinginan mempertahankan fasilitas. Yang mungkin telah direngkuh selama Pak Jokowi berkuasa. Makin lama Pak Jokowi ada dilingkaran kekuasaan, makin panjang pula fasilitas itu dinikmati. Ini tak baik. Meminjam ungkapan presiden kelima RI Pak SBY, Tuhan tidak suka.
Memang benar, secara konstitusi tak ada keterangan, untuk tidak mengatakan larangan, bahwa seorang presiden yang telah menjabat dua periode tidak boleh nyalon sebagai cawapres. Kalau maju lagi sebagai capres jelas. Untuk yang ini, saya kira tak perlu diurai lagi. Karena sudah terang benderang.
Cuma, ketika wacana tersebut terlaksana, misal paket Prabowo Jokowi menang pilpres 2024, masalah lain kemungkinan akan muncul. Yaitu ketika Pak Prabowo berhalangan tetap karena suatu alasan umpamanya. Apakah bisa Pak Jokowi yang sudah menjabat dua periode naik jadi presiden pengganti..? Bukankah dalam konstitusi jelas disebutkan bahwa posisi presiden tidak bisa dijabat hingga 3 periode..?
Masalah lain ide Jokowi cawapres Prabowo adalah dari segi norma politik dan etika kekuasaan. Kalau itu terjadi, saya rasa sangat tak pantas. Kesannya cenderung negatif. Masak sudah jadi presiden 10 tahun, lalu bersedia sebagai wakil. Kan turun pangkat namanya. Didunia ini, secara naluriyah rasanya tak ada orang yang mau karirnya anjlok semacam itu. Kecuali punya niatan lain.
Dilingkup pemerintah daerah, wacana macam Prowi tersebut pernah terjadi di Kota Surabaya periode tahun 2010-2011. Saat itu, Pak Bambang DH yang sudah duakali menjabat Wali Kota, karena kinejanya bagus, diminta maju lagi sebagai wakil wali kota. Calon Wali Kotanya Bu Rismaharini, yang ketika itu adalah bawahan pak Bambang sebagai Kepala Bappeko. Ironisnya, Pak Bambang DH bersedia. Dan pasangan ini sukses menang pilkada.
