Kedua, pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemendikbudristek harus tegas dan melakukan pengawasan melekat terhadap program kerja sekolah. Pengawasan dalam bentuk alokasi anggaran hingga realisasi dan penggunaannya bagi pelayanan dunia pendidikan. Program yang dibuat harus rasional antara bentuk giat dan besaran anggarannya.
Ketiga, pemerintah melalui institusi pendidikan dari pusat hingga daerah harus menerapkan sistem pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) agar pola dan sumber anggaran lebih akuntable. Bilamana diantara pihak ada yang "berkhianat" terhadap sistem, tentu akan segera terkuak kebobrokannya.
Keempat, pemerintah melalui elemen struktural pendidikan harus dapat menjalankan mekanisme tambahan tugas guru sebagai kepala sekolah. Seleksi yang terbuka dan dapat diakses seluruh publik. Tujuannya untuk menghindari proses jual beli jabatan yang hingga hari ini telah banyak mengorbankan guru-guru yang berprestasi.
Kelima, pemerintah dengan kekuasaan hukumnya harus memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan tanpa pembinaan, bilamana terbukti ada oknum pendidikan yang melakukan tindak pidana korupsi. Setelah itu pemerintah bersama APH harus mampu memiskinkan pelaku agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat umum, khususnya di dunia pendidikan.
Komitmen dan konsistensi penegakkan hukum korupsi memang harus selaras dengan kepentingan segenap bangsa, Negara, dan rakyat Indonesia. Nusantara ini akan terhambat pembangunannya bilamana para pelaku korupsi masih merajalela. Dunia pendidikan sebagai sumber peningkatan SDM -- NKRI harus dibersihkan dari korupsi dalam bentuk apapun.***
