Pemerintahan Jokowi sudah memutuskan dan bahkan sudah mengumumkan keputusannya bahawa Ibu Kota Negara Republik Indonesia akan segera di pindahkan ke salah satu lokasi di wilayah Kalimantan Timur.Â
Sebuah lokasi dengan luas sekitar 180.000 hektar sudah tersedia dan siap segera untuk dibangun agar pada tahun 2024 Ibu Kota Negara tidak lagi ada di Jakarta tetapi di Kalimantan.
Kendati isu rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah didengungkan jauh hari sebelumnya, dan bahkan menuai pro dan kontra di tengah-tengah publik, nampaknya Jokowi terus maju untuk melaksanakan rencana monumental dan merupakan lompatan "kemajuan" di era kepemimpinannya.
Walaupun masih harus di bahas dasar hukum dan undang-undangnya oleh Dewan Pertimbangan Rakyat, nampaknya Jokowi sangat percaya diri bahwa rencana ini pasti didukung penuh oleh para anggota legislatif.Â
Dengan maksud itulah, Jokowi secara diplomatif meminta izin kepada semua wakil-wakil rakyat di Senayan ketika menyampaikan pidato kenegaraan menjelang perayaan HUT RI ke-74 dua minggu yang lewat.
Mungkinkah DPR akan menolak rencana besar Jokowi ini dengan anggaran biaya lebih dari 400 triliun rupiah?
Secara politik bisa saja ditolak, namun secara politis pula peluangnya sangat besar, mengingat komposisi penguasaan suara di DPR lebih dari 50% berada di pihak koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin ketika berlangsung Pemilihan Umum 2019 yang lalu. Ini salah satu pertimbangan utama mengapa Jokowi sangat memiliki rasa percaya diri semua rencana besarnya untuk 5 tahun kedepan akan mulus adanya.
Memang menjadi menarik untuk mengulik habis, apakah ada yang tidak setuju atau menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini dari DKI Jakarta ke Kalimantan?
Pertanyaan ini dijawab dengan sangat cepat oleh sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Kedai Kopi, dengan melakukan survei seluruh Indonesia 34 Provinsi, dengan jumlah 1200 sampel dengan diwawancari langsung face to face dari tanggal 14 hingga 21 Agustus 2019 dengan margin error sebesar sekitar 2,83 persen dengan multi stage random sampling.
Kompas.com memberitakan hasil survei ini dan sangat menarik. Ditemukan bahwa warga Indonesia yang paling banyak tidak setuju dan tentu saja menolak pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta adalah warga DKI Jakarta itu sendiri. Nampaknya warga Jakarta tidak rela begitu saja status Jakarta bukan lagi sebagai "Ibu Kota RI".
Hasil survei memaparkan bahwa sebenarnya dari 1200 responden, hanya 35,6% warga yang setuju pemindahan Ibu Kota RI ini. Sedangkan yang keberatan sebanyak 39,8%, sisanya sekitar 24,6% tidak memberikan opini atau bisa setuju bisa tidak setuju.
