Kedua, dalam sebuah berita dengan judul "PLN soal Pemulihan Listrik: Kalau Perlu Kami Minta Tolong Transformers", menunjukkan arogansi memiliki kuasa monopoli, tetapi tidak memperlihatkan simpati yang menyejukan bagi kerugian masyarakat puluhan jam blackout terjadi.
Ketiga, keputusan dari manajemen PLN yang akan memotong gaji karyawannya seperti judul berita daring "PLN Potong Gaji Pegawai untuk Bayar Kompensasi Listrik Padam", sungguh memperlihatkan kalau tidak nyambung antara keprihatinan masyarakat tentang blackout dengan respon dari pimpinan PLN.
Monopoli PLN perlu Ditinjau Setelah sekian puluh tahun menikmati penguasaan monopoli dalam mensuplai listrik, kini saat yang tepat untuk meninjau kembali status PLN sebagai penguasa tunggal listrik. Karena sesungguhnya, alternatif penyediaan energi listrik sudah mulai banyak terbuka dan swasta sudah bisa mengelola sendiri dan mensuplai kepada masyarakat.
Kemajuan teknologi dan inovasi yang muncul dengan beragam bentuk menjadi alasan peninjauan kembali status monopoli PLN ini. Perlu diberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut dalam memasok kebutuhan energi listrik bagi dunia usaha, masyarakat umum.
Ini pasti menguntungkan konsumen karena efisien akan dituntut dari PLN untuk dikelola secara benar sehingga kualitas layanan dan produk kepada masyarakat menjadi lebih baik dan bermutu.
Bila ini dibiarkan maka kejadian blackout yang baru saja terjadi dimungkinkan akan terjadi lagi. Tidak hanya itu, praktek-praktek penyimpangan dalam manajemen PLN bisa dihindari, seperti yang dialami oleh Dirut PLN yang tersandung dengan korupsi.
Mewujudkan visi Indonesia 2025 dari Presiden terpilih Jokowi, menuntut seluruh pengelolaan BUMN harus profesional  dalam segala aspek dan sekaligus sebagai pelopor dalam menyajikan bisnis yang memiliki high performance standard.
