Kutipan kata-kata dari Presiden Jokowi diatas menjelaskan begitu lugas, tegas bahwa sesungguhnya manajemen PLN di bawah Direktur Utamanya memang "tidak becus" dan tidak profesional sama sakali, dan akibatnya sungguh fatal dan merusak pamor, wibawa seorang Jokowi sebagai kepala negera republik ini.
Kalimat pendek Jokowi, tetapi berisi kata-kata pedas bagi seorang CEO, seorang Direktur Utama sebuah BUMN besar di negara ini, dengan seakan begitu entengnya mengatakan ini kesalahan teknis belaka. Jangan seorang Jokowi yang presiden, rakyat jelatapun pasti marah mendengar penjelasan dari seorang Dirut PLN.
Secara manajerial, kemarahan Jokowi sangat pada tepatnya untuk di lampiaskan kepada seorang yang dipercayakan sebuah tanggung jawab besar bagi kepentingan seluruh kepentingan bangsa ini:
Satu, apakah tidak dilakukan perhitungan yang cermat tentang kondisi PLN ?
Sebuah pertanyaan manajerial yang semua orang paham, bahwa seharusnya pihak Manajemen PLN memiliki data yang akurat tentang kondisi teknis, ekonomis dan sebagainya tentang PLN ini. Dan dengan kejadian yang seperti mendadak begini, dipastikan bahwa Pimpinan PLN tidak pernah melakukan perhitungan atau kalkulasi seperti yang Jokowi kesalkan.
Lha, kalau sudah melakukan hitung menghitung, harusnya semua kemungkinan terburuk bisa diantisipasi agar tidak terjadi. Nah, bayangkan saja, hampir semua padam dan tidak berfungsi.
Manajemen yang buruk adalah merasa semua baik-baik saja tanpa ada penegcekan yang akurat yang terus menerus, sehingga bisa dilakukan pencegahan.
Kedua, "...apakah tidak dikalkulasi, untuk antisipasi kejadian sebelumnya..".
Manajemen PLN sama sekali tidak memiliki kepekaan atau sensitifitas yang tinggi terhadap masalah-masalah kritis dalam mengelola semua operasi. Artinya, dipastikan bahwa penerapan manajemen risikonya "nyaris tidak berfungsi".
Sebab, hakekat penerapan manajemen risiko itu, menghitung semua kemungkinan potensi kejadian yang akan terajdi. Dan atas dasar itu akan melakukan mitigasi risiko.
Kejadian padamnya litrik sejawa ini, dipastikan tidak di mitigasi secara benar oleh manajemen PLN. Dan dengan alasan inilah boleh disimpulkan kompetensi manajemen dari Plt Dirut PLN dipertanyakan.
Ketiga, "..koq tahu-tahu drop..".
Ini memperlihatkan pesan Jokowi bahwa manajemen PLN tidak terukur dalam semua hal. Apakah manajemen PLN tidak memiliki ukuran yang tegas agar tingkat drop itu bisa di antisipasi.
Dengan 6 bagian yang drop dan tidak berfungsi selama puluhan jam menjadi indikator sangat kuat manajemen yang tidak terukur. Sangat mungkin semua dijalankan by businesss as usual saja. Lagi-lagi ini bentuk lain tak tertatanya manajemen PLN
Mengikuti dinamika yang terjadi hingga hari ini, Senin 5 Agustus 2019, kemarahan Jokowi sebagai orang nomor satu di negeri ini yang bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh masyarakat, wajar dan harus marah. Bahkan bukan hanya marah tetapi "murka" habis-habisan kepada Plt. Dirut Utama Perusahaan Listrik Negara ini.
Inilah sejumlah pertimbangan mengapa Jokowi harus kesal, marah dan murka :
Satu, Masa pemadaman terlalu lama, mulai minggu siang hari, hingga tengah malam hari secara rata-rata, bahkan di sejumlah wilayah ada yang masih padam hingga hari senin. Data-data diberitakan bahwa lebih 100 juta warga di Jawa yang mengalami gelapnya dunia karena PLN padam.
Dua, Masyarakat menderita kerugian dalam segala aspek, kerugian yang luar biasa akibat padam PLN itu dan seluruh aktifitas menjadi sangat terganggu melawati tidur malam yang sangat tidak nyaman. Ini benar-benar horor dengan gelap gulita malam. Dan tentu saja yang sangat mengganggu adalah kegiatan bisnis yang lumpuh, khususnya yang mengandalkan power dengan aplikasi. Semuanya stagnan selama berjam-jam. Jokowi sungguh merasakan bagaimana kerugian yang dialami oleh masyarakat kecil yang mengandalkan bisnis yang berbasis aplikasi.
Tiga, Kompetensi Plt Dirut PLN dalam mengelola masalah itu, diperlihatkan habis di depan Jokowi yang sangat tidak strategis. Dan terkesan itu adalah masalah teknis dan bukan masalah manajerial. Tidak puas dengan penjelasan Plt Dirut PLN yang sangat teknis dan bertele-tele, melebar, teknis dan bukan penyelesaian masalah
Empat, Jokowi marah karena yang dibutuhkan dari Plt Dirut PLN adalah bukan hal teknis tetapi penjelasan manajerial untuk menyelesaikan masalah itu secara benar dan mendasar, karena kalau tidak maka masalah tidak tuntas. Bahkan sangat mungkin akan terulang lagi.
Lima, Munculnya tuntutan dari masyarakat untuk mencoba dengan tidak hormat Direktur Utama PLN itu, sebagai indikasi kuat tentang kekesalan, kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan PLN. Belum lagi, kalau banyak masyarakat yang merasa selama ini sudah sangat setia dan menempati tanggungjawab membayar tagihan PLN, kendati PLN sangat rajin mengancam masyarakat kalau saja telat dikit membayar tagihan.
Nampaknya kemarahan Jokowi tidaklah cukup berhenti sampai disitu saja. Harus ada tindakan sesegera mungkin untuk memproses Plt Dirut PLN ini sebagai cara menjawab keluhan dari masyarakat atas kompetensi dari Plt Dirut PLN ini. Sekaligus juga sebagai terapi bagi semua para Direksi dilingkungan BUMN yang banyak tidak beres dalam mengelolanya.
Semoga ada tindakan manajerial yang lebih tegas dari Jokowi. Kalau tidak maka momen emas untuk menertibkan semua ketidakberesan manajamen birokrasi akan hilang.
YupG. 5 Agustus 2019
