Walaupun belum ada data konkrit, tetapi bisa dilakukan semacam simulasi kalkulasi sebagai masukan terhadap kebijakan pemerintah kedepan.
Berita-berita tentang dampak pembatasan medsos ini yang beredar secara sporadis di media online, secara umum merugikan bagi para pelaku bisnis. Omset mereka turun habis secara drastis bahkan bisa saja tidak ada transaksi karena fasilitas transaksi yang selama ini digunakan seperti WA, IG dan FB tidak bisa diakses.
Sebagai gambaran saja, bisnis online di Indonesia terus bertumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, baik dari segi jumlah pelaku bisnis ini, tetapi juga omset yang dicapai.
Melalui Liputan6.com diperoleh  data tahun 2017 bahwa pembelian produk melalui e-commerce di seluruh Indonesia mencapai angka US$ 10,9 miliar, atau setara dengan jumlah Rp 146,7 trilun. Angka ini naik sekitar 41% dari volume transaksi pada tahun 2015, sebagaimana dilaporkan data dari Google dan Temasek.  Dan dipastikan angka-angka ini akan lebih tinggi lagi di tahun 2018.
Apa artinya nilai transaksi dengan e-commerce atau online berbasis aplikasi ini? Kalau nilai transaksi 2017 dibagi rata dalam setahun, maka akan keluar angka sekitar Rp 400 miliar nilai transaksi setiap hari.
Jadi mau menjelaskan bahwa apabila dengan pembatasan sosmed oleh pemerintah selama 3 hari, tanggal 22 -- 25 Mei 2019, maka kerugian yang dialami oleh bisnis online ini sekitar 3 hari x Rp 400 miliar, mendekati angka Rp 1.200 triliun.
Inilah angka kerugian bagi pelaku bisnis online sebagai perkiraan ketika terjadinya pembatasan akses sosial media sebagai media instrumen transaksi yang dilakukan. Dan tentu saja, kalau angka ini benar, maka efek multiplier-nya tentu lebih besar lagi.
Kerugian yang dialami oleh bisnis online seperti ini juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dengan berbagai dampak bawaan dari setiap jenis dan besaran bisnis yang dikelola oleh para pelaku bisnis.
Bagaimana kalau pembatasan akses ini menjadi 10 hari seperti informasi semula dari pemerintah? Anda bisa hitung sendiri kerugian yang akan dialami oleh pelaku bisnis online.
Bila analisis ini benar, tentu saja sangat tidak disarankan untuk melakukan kebijakan ini kembali, tanpa tidak mengabaikan kepentingan politik stabilitas nasional, karena itu juga penting dijaga sebagai sumber keamanan negeri ini.
Perlu dipertimbangkan cara lain agar kerugian seperti ini tidak dialami oleh pelaku ekonomi, yang pada umumnya adalah UMKM, dan mereka pasti menderita karena cashflow-nya terganggu.
