I. Rp 25 Triliun
Siapa bilang demokrasi itu murah? Harga sebuah demokrasi sangatlah mahal, tidak saja biayanya yang besar, tetapi juga sumberdaya lainnya lebih besar lagi yang harus dicurahkan demi suksesnya sebuah pesta demokrasi. Oleh karenanya tidak boleh disia-siakan, tetapi harus dikawal, diperjuangkan dan diberhasilkan.
Untuk pesta demokrasi Pemilu serentak pada Rabu 17 April 2019, pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp 25 triliun, sejak dari persiapan hingga nanti pelaksanaannya. Sebuah angka yang tidak sedikit, dan karenanya kalau hasilnya tidak baik, akan menjadi mubazir dan kerugian besar bagi negeri ini.
Presiden Jokowidodo mengingatkan dan mengajak semua masyarakat untuk datang mencoblos dan menggunakan hak pilihnya pada hari H. Jokowi mengatakan, Pemilu serentak 2019 menelan biaya triliunan rupiah. Untuk itu ia berharap partisipasi masyarakat.
"Karena pemilu ini, pileg, pilpres menghabiskan biaya yang triliunan, sangat rugi besar kita kalau tidak menggunakan hak pilih kita. Karena menentukan arah negara ini ke depan," kata Jokowi.
Dalam sebuah kesempatan, Menteri KeuangNoan Sri Mulyani menjalaskan bahwa rincian anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk Pemilu serentak ini, yaitu: tahun 2017 sebesar Rp 465,7 miliar sebagai biaya persiapan, tahun 2018 sebesar Rp. 9,33 triliun, dan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 23,94 triliun.
Khusus untuk tahun 2019, alokasi anggaran sebesar Rp. 15,79 trilun untuk biaya penyelengggaraan pemilu, dan sebesar Rp. 4,86 triliun untuk biaya pengawasan, serta sebesar Rp. 3,29 triliun biaya pendukung penyelenggaraan.
Anggaran sekitar Rp 25 triliun ini hanya yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN. Kalau diperhitungkan semua biaya yang dikeluarkan oleh para kontestasn, baik Capres 01 dan Capres 02, dan terutama para Caleg yang jumlahnya bisa ratusan ribu orang, maka bisa diperkirakan biaya yang harus menggelinding meleibih angka Rp 100 trilun.
Tidak salah bahwa harga sebuah demokrasi memang tidak murah, tetapi mahal dan sangat mahal. Dan Karenanya hasil yang dicapai harus setimpal dengan biaya yang sudah digelontorkan habis-habisan.
II. 20.529 Kursi Legislatif
Karena diyakini bahwa dengan sistem demokrasi yang baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermsyarakat akan menjadi lebih baik ketimbang sistem otoriter seperti zaman Orde Baru, maka proses ini membutuhkan pengawalan yang ketat.
