Pemilu 2019 menjadi sangat penting dan genting bagi masa depan negeri ini. Pemilu dapat menjadi transisi Indonesia memasuki tahun 2025, pintu pembuktian bagi republik untuk menjadi negara besar 25 tahun berikutnya.
Pemilu penting dan genting, karena harus memilih para anggota legislatif yang harus bersih dan memiliki kapasitas dan kompetensi yang dituntut oleh bangsa ini menjadi maju. Tentunya kita harus tahu rekam jejak para calon anggota legislatif yang bersaing.
Berdasarkan informasi yang dirilis Komisi Pemilihan Umum, Rabu (30/01), dari 7968 calon anggota legislatif RI, di dalamnya terdapat 49 orang caleg yang merupakan mantan napi koruptor.
Karena sudah masuk dalam daftar tetap, mereka sangat potensial terpilih kalau masyarakat memilih mereka. Mereka akan memperebutkan 575 kursi Legislatif di Senayan 2019 untuk lima tahun ke depan.
Bila dilihat angka kursi yang tersedia di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota jumlahnya lebih banyak lagi, yaitu 19.817 kursi, dengan rincian 2.207 kursi di DPRD Provinsi dan 17.610 kursi di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Dipastikan jumlah caleg yang akan memperebutkannya ratusan ribu orang, dan tergabung dari 16 partai politik peserta Pemilu.
Memang, hajatan 17 April 2019 menjadi hajatan demokrasi terbesar bagi masyarakat Indonesia, karena dilakukan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Oleh karena itu, harusnya masyarakat tidak boleh salah memilih para wakil rakyat yang akan duduk di legislatif, dan juga pemimpin negeri ini lima tahun yang akan datang.
Caleg Mantan Napi Koruptor
Harus diakui bahwa masuknya caleg mantan napi koruptor merupakan kecolongan bagi bangsa ini. Karena sejak awal sudah muncul polemik, pro kontra. KPU sendiri sudah mencoba berusaha untuk membersihkannya agar mantan koruptor tidak boleh jadi caleg, tetapi digugurkan di Mahakamah Agung sehingga mereka lolos menjadi caleg.
Benteng terakhir akhirnya bisa dilakukan yaitu dengan mengumumkan ke-49 orang Caleg mantan napi koruptor ini kepada masyarakat. Tujuannya agar publik dan pemilih paham persis bahwa 49 orang harusnya tidak boleh menjadi wakil rakyat karena sangat potensial untuk menjadi pelaku koruptor kembali setelah menjadi Anggota Dewan.
Bagaimanapun, usaha dan perjuangan KPU untuk mengumumkan ke-49 caleg mantan koruptor ini harus diacungkan jempol. Dengan begitu masyarakat memiliki informasi yang memadai untuk memilih atau tidak memilih mereka.
Sebagai caleg, siapapun dia, termasuk mantan koruptor ini, pasti akan berusaha sekuat tenaga, dengan berbagai usaha, cara, dan strategi untuk bisa memenangkan hati rakyat agar mereka dipilih. Dan sangat mungkin juga tidak segan-segan melakukan cara-cara yang tidak benar dan melanggar peraturan.
(Cek nama-nama caleg bekas narapidana korupsi di Pemilu 2019Â di sini)
Siapa Mau Pilih Caleg Mantan Napi Koruptor?
Pada akhirnya, keputusan terakhir ada di tangan pemilih, masyarakat yang mempunyai hak pilih. Apakah mau memilih mereka yang termasuk 49 orang atau tidak.
Upaya KPU untuk menyiarkan melalui berbagai media, situs, dan publikasi harus didukung oleh seluruh rakyat, seluruh lapisan dan komponen pemangku kepetingan bagi masa depan Indonesia. Dengan cara ikut menyebarkan informasi tentang 49 orang ini dan pemilih memiliki informasi yang memadai sebelum menjatuhkan pilihan.
Lama menjadi perbincangan publik, bahwa mereka yang menjadi mantan koruptor, disadari tidak akan berubah sikap dan perilakunya. Dan kalau mereka ada di dalam legislatif maka sangat mungkin akan mengulangi kejahatannya untuk mengkorupsi.
Indonesia menghadapi peperangan melawan korupsi dan para koruptor karena kejhatannya sangat merusak masa depan dari bangsa dan negeri ini. Harusnya mereka malu untuk mencalonkan diri lagi menjadi caleg, tetapi memang dasar moral dan mentalitas sudah tidak ada maka mereka tetap gagah berani tampil menjadi calon wakil rakyat di lembaga terhormat.
Harus dicermati, bangsa ini jangan kecolongan lagi agar tidak menjadi penghambat proses, dan perkembangan pembangunan yang sedang giat-giatnya dikerjakan oleh pemerintah.
Perang Terhadap Koruptor!
Tidak ada lagi jalan lain selain melawan habis para koruptor itu sendiri maka bangsa dan negeri ini akan cepat berubah menjadi negara yang maju dan bertumbuh cepat menyamai negara-negara lainnya.
Budaya melawan dan berperang terhadap kebiasaan korupsi harus dikembangkan sejak dini. Tidak saja di lingkungan kerja, tetapi juga di lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, dan Kelurahan. Bahkan di lembaga-lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi benteng utama melawan nafsu dan kebiasaan korupsi.
Semoga pesta demokrasi 17 April 2019 dijadikan pintu utama oleh seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia yang bebas korupsi dimulai dari memilih legislatif yang bersih. Agar masa depan bangsa ini juga bersih dan gemilang.
YupG, 31 Januari 2019
