Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kelihatan begitu serius untuk pemindahan ibu kota Indonesia. Perlu diketahui, wacana untuk pemindahan ibu kota Indonesia sudah terdengar sejak pemerintahan Presiden Ir. Soekarno dan presiden berikutnya.
Akan tetapi, wacana tersebut sering hilang timbul. Kini, Presiden Joko Widodo memandang secara visioner dengan menciptakan wajah baru Indonesia melalui ibu kota Indonesia yang baru. Sebelumnya, Indonesia sudah memindahkan ibu kota sebanyak 3 kali. Dari Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946, lalu pada tahun 1948 kembali dipindahkan ke Bukit Tinggi. Kemudian, dalam tahun yang sama kembali dipindahkan ke Bireuen, Aceh.
Apabila pemindahan ibu kota dahulu dilatarbelakangi oleh penjajahan, kini disebabkan oleh pekara kompeks. Terdapat 4 poin penting penyebab pemindahan ibu kota Indonesia yaitu mengenai penduduk. Penduduk di Jakarta cenderung meningkat setiap tahunnya, dikarenakan pendatang semakin berhamburan datang.
Fakta mencatat, bahwa 57% penduduk Indonesia memilih menetap di Pulau Jawa. Â Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, mencatat pada tahun 2016 penduduk Jakarta 10,28 juta jiwa kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 10,37 juta jiwa. Maka dapat disimpulkan bahwasanya penduduk Jakarta dalam hitungan jam bertambah 11 orang.Â
Penigkatan jumlah penduduk di Jakarta rupanya turut berkontribusi bagi peningkatan jumlah kendaraan di Jakarta. Data Statistik Transportasi mencatat terdapat sebanyak 3,75 juta unit kendaraan pada tahun 2017, yang kemudia meningkat pada tahun 2018 menjadi 3,99 juta unit.
Peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi peningkatan unit kendaraan tanpa penambahan infrastruktur jalan, maka akan menyebabkan kemacetan dan polusi udara. Lalu, masalah banjir tidak dapat dipecahkan di Jakarta. Pada tahun 2016 terdapat 25 kecamatan yang tergenang banjir dalam kurun waktu Feberuari-April 2016.
Berdasarkan catatan Organisasi masyarakat sipil Urban Poor Consortium (UPC) mengungkapkan bahwa banjir di Jakrta disebabkan oleh 40% area Jakarta berada di bawah permukaan air laut. Terakhir, Jakarta yang terletak di Pulau Jawa dengan pembangunan yang jauh lebih mendominasi mengakibatkan timbulnya istilah "Jawa Sentris". Pe-label-an itu seolah menanamkan pandangan bahwa Indonesia hanyalah di Pulau Jawa.
Atas dasar masalah yang terlalu kompleks itu, maka pemindahan ibu kota adalah solusi yang terbaik saat ini. Pulau Kalimantan disebut-sebut sebagai lokasi yang akan dijadikan sebagai ibu kota Indonesia yang baru. Walaupun membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang relatif lama tidaklah buruk bila dibandingkan dengan keuntungan yang bakal diraih. Menurut pemerintah dibutuhkan anggaran sebesar Rp 466 Triliun untuk peminahan ibu kota.
Berdasarkan pendapat ekonom Gadjah Mada mengungkapkan dibutuhkan anggraan sebesar Rp 500 Triliun. Namun, apabila dilihat dari data dari BAPPENAS mengungkapkan bahwa banjir dan kemacetan di Indonesia merenggut kerugian sebesar Rp 100 Triliun/tahun. Bedasarkan data tersebut, pemindahan ibu kota tidaklah buruk. Kalimantan yang masih jarang penduduk dan dengan lahan kosong yang masih luas, lebih dari 100.000 HA membuatnya layak dijadikan sebagai ibukota yang baru.
Selain lahan yang masih memenuhi, letaknya yang berada di tengah, akan memudahkan akses bagi segala penjuru untuk datang. Selain itu Pulau Kalimantan rendah akan resiko bencana alam dan kemanusiaan. . Pemindahan ibu kota bukanlah hal baru di mata dunia.Â
Terdapat banyak negara-negara lain yang lebih maju ketika memindahkan ibu kota negara. Pada tahun 1066, Inggris pernah memindahkan ibu kota dari Winchester ke London, yang kemudian membuahkan hasil yang manis karena mendorong kemajuan negaranya. Bukan hanya Inggris, Australia dan Rusia juga melakukan pemindahan ibu kota, yang kemudian menuai keberhasilan.
