Kondisi perekonomian di negara Indonesia pada ssat ini tidak bias terlepas dari suatu kenijakan rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Semakin berjalannya waktu tersebut, Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan di bidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri semenjak lahirnya orde baru, kondisi perkeonomian nasional mengalami perbaikan yang cukup berarti. Adanya hal ini dapat dikaji dari angka - angka indikator makro ekonomi yang paling utama. Pertumbuhan ekonomi rata - rata pertahun mencapai angka 5 persen, sedangkan inflasi mampu ditekankan pada kisaran angka dibawah 10 persen pertahun, begitu pula angka kesempatan kerja terus meningkat.
Keadaan yang seperti ini tidak dipungkiri dari pola kebijakan yang telah di tetapkan pemerintah pada masa tersebut. Secara garis besar suatu kebijakan ekonomi dapat kita golongkan ke dalam dua macam kebijakan, yaitu seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestasi ekonomi yang telah dicapai selama ini termasuk dalam suatu kebijakan ekonomi orde baru. Tetapi ternyata, kondisi perkonomian saat ini yang cukup menggembirakan tersebut tidak bisa dipertahankan selama sampai datangnya suatu krisis ekonomi moneter yang telah terjadi pada bulan Juli 1997. Berdasarkan realita ini yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah ternyata kurang tepat sehingga mengakibatkan perekonomian negara begitu mudahnya sedikit demi sekidit mudah hancur. Oleh karena itu perlu adanya suatu tindakan perubahan pola kebijakan ekonomi untuk memperoleh kinerja yang lebih baik.
Sistem kinerja perekonomian suatu negara dapat dinyatakan dari indikator - indikator system ekonomi makronya. Dengan hal tersebut maka pemerintah (kabinet) masing - masing negara menentukan suatu target - target variable tersebut. Indikator utama ekonomi adalah pertumbuhan suatu ekonomi, tingkatan infasi, pengangguran serta transaksi berjalan. Sebagai upaya untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan ekonomi. Target - target pencapaian keberhasilan dalam suatu pembangunan semestinya dapat diperluas kembali, seperti berkaitan dengan Kesehatan, Pendidikan, Mortalitas, Fertilisasi, dan sebagainya. Selama ini pemerintah telah menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia diketahui rata - rata minimal 5 persen pertahun dan angka inflasinya tidak melebihi angkat 10 persen, sedangkan angka pengangguran dibawah 2 persen dari suatu angkatan kerja. Tetapi perlu diperhatikan, dampak dari kesalahan kebijakan ekonomi yang telah diambil, maka dengan adanya permasalahan krisis ekonomi tentu saja target tersebut sulit untuk dicapai. Satu hal yang paling terpenting adalah bagaimana pemerintah menemukan format paket dari kebijakan ekonomi, baik dalam hal moneter dan fiskal yang dianggap mampu sebagai pengendali indicator ekonomi makro pada tingkat yang moderat.
Ada salah satu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kebijakan fiskal. Pada kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara pengelolaan APBN. Berdasarkan fungsi alokasinya, distribusi dan stabilisasi. Jika kebijakan ini dapat berfungsi dengan teratur dan lancer, maka dampaknya akan memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang telah ditunjukkan oleh indicator makroekonomi. Berdasarkan peran alokasi menjadi sangat diperlukan dalam menciptakan suatu alokasi sumber ekonomi sehingga tercapainya suatu efisien. Hal ini sangat dibutuhkan akibat mekanisme pasar yang tidak selalu mampu menyediakan barang, khususnya dalam barang public yang pada kenyataannya dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah memiliki peran menggantikan fungsi pasar dalam suatu penyediaan barang yang tidak mampu tersedia oleh pasar tersebut.
Seiring dengan diberlakukannya suatu kebijakan otonomi daerah, beberapa daerah telah mengalami suatu masalah keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah tersebut. Pembangunan daerah tidak lepas dari keterkaitannya dengan kemampuan pembiaayan daerah dan ketersediaannya saran serta prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah senantiasa telah menyediakan suatu anggaran sebagai pembangunan daerah, tetapi adanya hal tersebut keterbatasan penerimaan anggaran untuk daerah maka perlu adanya pencarian sumber - sumber yang lain. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan keuangan adalah dengan adanya kegiatan pinjaman daerah.
 Pinjaman daerah merupakan suatu transaksi yang semua transaksinya mengakibatkan derah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut terbebani suatu kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman tersebut dapat bersumber dari dalam seperti pemerintah pusat, Lembaga keuangan bank dan yang bukan bank, masyarakat, maupun pinjaman dari luar negeri yang biasa disebut pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral. Suatu pinjaman daerah tersebut dapat digunakan sebagai upaya pembiayaan pembangunan prasarana yang merupakan asset daerah dan dapat mengahsilkan penerimaan bagi daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Suatu pinjaman jangka Panjang adalah pinjaman daerah yang memiliki jangka tempo waktu yang lebih dari 1 tahun dan dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain sebagian atau bahkan seluruhnya harus dapat dilunasi pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pinjaman jangka pendek memiliki fungsi untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan. Pinjaman jangka pendek ini merupakan suatu pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dan pemiliharaan . Pinjaman jangka pendek ini memiliki jangka tempo waktu kurang atau sama dengan 1 tahun dengan berbagai persyaratan pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, Bunga dan biaya lain seluruhnya haru dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
Pengelolaan suatu pinjaman daerah yang baik dan lancer sangat diperhatikan dan diperlukan karena pinjaman daerah merupakan alternative pembiayaan bagi pemerintah daerah. Pengelolaan ini sangat berpengaruh dalam berbagai hal seperti flukturasi  belanja daerah. Dan pada umunya alokasi dari belanja daerah akan mengikuti besarnya suatu penerimaan daerah, penerimaan daerah sendiri tersebut pada era otonomi sangat bergantung pada adanya dana perimbangan yang telah diperoleh dari pemerintah pusat. Beberapa Pemerintah Daerah memiliki suatu keterbatasan dalam pembiayaan dari potensi sendiri, terutama dari Pendapatan Asli Daerah maupun sumber daya alamnya. Potensi dari pembiayaan daerah yang belum mengalami pengelolaan yang baik adalah yang berasal dari pinjaman daerah. Suatu kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah merupakan investasi di bidang public baik berupa perbaikan dan penambahan infrastruktur sosial ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik suatu infrastruktur ekonomi yang telah disediakan Pemerintah Daerah, dan dapat diharapkan akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Di masa yang akan datang, suatu daerah dapat memanfaatkan pinjaman sebagai sumber untuk pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, pinjaman daerah telah dipandang sebagai suatu alternatif pembiayaan yang potensial bagi pemerintah daerah.
