Politik merupakan bahasan yang menarik bagi banyak orang, mulai dari masyarakat kecil di
warung kopi hingga mereka yang ada di lembaga-lembaga negara. Sayangnya, di dalam masyarakat kita pembahasan mengenai politik hanya ramai dalam pembicaraan informal. Ketika masuk ke ranah formal, politik memiliki banyak batasan-batasan. Sampai sekarang masih ada aturan formal mengenai larangan kampanye di rumah ibadah dan institusi pendidikan. Hal tersebut membuktikan bagaimana politik dianggap sebagai "dunia remang" yang menyimpan banyak potensi mudhorot.
Bahkan sampai pada reformasi bergulir 20 tahun lamanya. Politik masih belum dianggap sebagai bagian integral dari ekosistem masyarakat kita. Gejala ini membutuhkan riset yang mendalam guna mendapatkan jawaban yang spesifik mengenai hal-hal apa saja yang membentuk wacana tersebut. Namun, secara konseptual hal ini menandakan lemahnya budaya kewargaan kita. Banyak sekali ahli yang mencoba mendefinisikan mengenai hal tersebut. Penjelasan yang sederhana, budaya kewargaan meliputi dua hal, pertama ialah penerimaan masyarakat terhadap otoritas negara atau pemerintah. Kedua, ialah adanya keterlibatan masyarakat dalam bidang-bidang kewarganegaraan.
Bagian kedua dirasa menjadi elemen yang masih sangat lemah. Partisipasi masyarakat masih sangat lemah karena, politik belum diintegrasikan secara utuh oleh masyarakat. Selama ini, partai politik yang memiliki fungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan institusi politik abai melakukan proses itu. Hal ini disebabkan, partai politik selama ini hanya berfokus pada upaya memperoleh kekuasaan semata. Mulai dari level bawah hingga atas, partai politik belum mampu untuk keluar dari dominasi itu. Meskipun tidak bisa dipungkiri, masih banyak orang baik di dalam partai politik.
Fenomena "olgarki" yaitu kekuasaan politik dikontrol oleh segelintir orang, perlu diubah dengan pembangunan budaya kewargaan. Oleh siapa? Oleh kita semua. Terutama yang masih peduli dengan perbaikan masyarakat. Hal ini kami sadari sekali. Saya beruntung bertemu dengan teman-teman, dari banyak elemen, yang selama ini juga memiliki konsern yang sama untuk membangun budaya politik yang lebih baik di masyarakat. Saya bersyukur mereka mau menjadi tim pemenangan dan memberikan banyak saran yang membangun untuk pembangunan masyarakat.
Saya dan tim bersepakat untuk memberikan pendidikan kewargaan, yang di dalam juga mencakup pendidikan politik. Atas dukungan tim, Saya menetapkan diri untuk maju dalam Pileg, mewakili daerah pemilihan 1 Jakarta Pusat dari Partai Demokrat akan melakukan kontrak politik dengan semua pendukung. Kontrak politik tersebut dijembatani oleh teman-teman tim yang selama ini sudah bekerja di masyarakat untuk melakukan pendampingan dan advokasi mengenai hak-hak dasar masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kontrak selama lima tahun, sesuai dengan masa jabatan, yang intinya memberikan dukungan kepada mereka dari sisi structural. Dengan demikian, kedepan insyaallah jika saya diizinkan menjadi bagian dari DPRD DKI Jakarta, akan ada kolaborasi antara pembangunan kultur dan juga struktrur kewargaaan.
Anggota legislative ialah juga anggota masyarakat. Mereka mimiliki masa tugas, setelah itu mereka akan kembali ke posisi semula. Dengan demikian, selama menjadi anggota legislative karena dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pesan, kritik, dan harapan atas kondisi yang mereka hadapi. Dari proses tersebut, dengan sendirinya anggota legislative memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewargaan.
Berbekal ide itulah kami bergerak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari semua elemen. Kami siap memberikan advokasi dan pendampingan bagi masyarakat khususnya untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti layanan pendidikan, kesehatan, pencatatan sipil, hukum, ekonomi dan sebagainya. Itulah tawaran kami kepada masyarakat, karena anggota legislatif lebih banyak bermain dielemen structural yang tercermin dari fungsinya, legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun, demi mewujudkan terwujudnya politik sebagai bagian dari ekosistem masyarakat, maka saya dan tim pemenangan berkomitmen untuk membangun budaya kewargaan sebagai bagian yang melekat sebagai mahkluk politik.
Tentunya dari penjelasan di atas, saya dan tim memiliki komitmen untuk menawarkan ide dan gagasan. Kami jelas menolak politik uang. Politik uang semakin menjadikan dunia politik jauh dari ekosistem masyarakat. Politik uang menjadi batas yang nyata antara aspirasi masyarakat dan kinerja anggota legislative maupun eksekutif. Sehingga wajar saja, angka korupsi terus tinggi, belanja negara tidak sesuai kebutuhan rakyat. Berlajar dari pengalaman demokrasi kita yang sudah berjalan 20 tahun itu, kami ingin menjadi bagian dari motor perubahan menuju budaya politik yang lebih baik.
Asem Baris, 11 Januari 2018
