Pandemi Corona belum menampakan tanda-tanda berakhir. Dalam situasi yang serba terbatas, melalui obrolan di WhatsApp beberapa teman memiliki kegelisahannya masing-masing, selain kegelisahan ekonomi dan Covid 19 tentunya. Ada beberapa obrolan menarik dalam satu minggu ini rasanya perlu diracik dalam satu tulisan singkat.
Beberapa teman di Pulogadung yang usia nya jauh lebih tua, gelisah terkait keberlanjutan Pendidikan anaknya. Sebelum pandemi Corona, mereka sudah berupaya memberikan les tambahan dengan harapan anaknya bisa melanjutkan ke SMA negeri, SMP Negeri, termasuk juga Universitas negeri. Kabarnya, seleksi online sudah dilakukan. Mereka sangat berharap anaknya bisa masuk ke institusi Pendidikan 'negeri' yang lebih murah namun memiliki kualitas Pendidikan yang lebih baik. Katanya.
Obrolan yang kedua, lebih mengharukan. Dalam situasi krisis, ada beban lain yang diharus ditanggung oleh salah satu kawan. Kakaknya meninggal di salah satu kabupaten di Jawa Barat, akibat kecelakaan. Dalam situasi pandemic ini, pihak rumah sakit dan warga memiliki membatasi diri untuk melakukan kegiatan normal. Dengan demikian, ia harus mengeluarkan lebih banyak kocek untuk mengurusi jenazah sang kakak, apalagi menurutnya BPJS tidak menanggung biaya terkait kecelakaan.
Dalam situasi Ketika simpati sedang tumbuh kepada instansi kesehatan, dengan mendengar 'riwueh' nya birokrasi rumah sakit, seketika emosi itu berbalik. Karena beberapa tahun yang lalu kami sekeluarga juga mengalami hal yang sama. "padahal rumah sakit itu punya swasta, tapi nga ada dokternya yang stand by" kata kawan melalui pesan terlulis.
Sudah menjadi rahasia umum, dalam institusi kesehatan banyak tenaga kesehatan, terutama dokter yang tidak hanya praktek di satu tempat. Kalau dia dokter negeri, biasanya pagi ada di RS negeri, setelah siang sampai malam di rumah sakit swasta. Mungkin karena biaya Pendidikan kedokteran yang tinggi, beberapa dokter melakukan hal tersebut guna menunjang keberlanjutan Pendidikan dan ekonominya.
Negeri vs SwastaÂ
Dalam obrolan dengan teman-teman dekat tersebut, ada hal yang menarik untuk dibahas. Dalam pelayanan umum dasar negara seperti Pendidikan dan kesehatan sudah lazim kita ketahui ada dua jenis insititusi, negeri dan swasta. Perbedaannya jelas, satu dibiayaai oleh negara yang lain dibiayai secara mandiri oleh kelompok maupun perorangan. Dengan tujuan membantu negara dalam pelayanan publik mapun demi mencari keuntungan semata, dua-duanya sah.
Setelah reformasi bergulir motif mencari keuntungan dalam dunia Pendidikan dan kesehatan semakin nyata. Beberapa tahun yang lalu saat saya masih duduk dibangku kuliah, sempat mengemuka adanya fenomena badan hukum Pendidikan (BHP). Salah satu rumusannya ialah Institusi Pendidikan tinggi negeri, pada waktu itu selain juga mengurusi bidang pelayanan public juga diminta untuk mengelola keuangannya sendiri sebagaimana insitusi swasta. Bersyukur UU BHP pada tahun 2010 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kampus-kampus negeri kita tidak lebih menjauh kearah swastanisasi pendidikan.
Meskipun UU BHP sudah dihapuskan. Namun, ide mencari untung ditengah insitusi pemerintah sudah semakin berkembang. Di Jakarta misalnya, asset-asset lahan milik Lembaga pemerintah banyak yang dialihfungsikan untuk dikelola oleh swasta. Sehingga institusi militer, Pendidikan, perhubungan, kehakiman, dan banyak lagi kini sama-sama berlomba membangun mall dan aparten mewah.
Di tengah otonomi daerah, rumah sakit swasta lebih banyak hadir dibandingkan dengan rumah sakit negeri. Menurut data tahun 2018, setiap tahunya rumah sakit swasta meningkat pertumbuhanya sebanyak 7% dibandingkan dengan rumah sakit negeri yang hanya 3%. Dan tentunya pertumbuhannya Sebagian besar berada di pulau Jawa. Dalam perkembangan mutahir, saat ini sudah ada beberapa rumah sakit yang sahamnya bisa dibeli dipasar modal.
Negara Swasta
