Elitnya elit. Demikian oligarki dapat dipahami sebagai sebuah kosakata politik secara sederhana. Kelompok kecil yang bekerja secara tertutup, memiliki pengaruh teramat besar.
Dalam diksi jenaka, disebut sebagai core of the core, intinya inti. Berbeda dengan rumusan buram elit global yang dimuat dalam teori konspirasi. Oligarki adalah kata yang merujuk pada konteks ruang politik.
Upaya untuk menjelaskan keberadaan oligarki dalam tubuh kehidupan demokrasi, tertuang di buku Firman Noor, Oligarki dan Demokrasi, 2021, dapat menjadi rujukan yang mencerahkan.
Bekerjanya sistem oligarki, menurut profesor yang juga menjadi Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI ini, menyebabkan gangguan dalam demokrasi menuju elitisme dan pragmatisme.
Konsentrasi kekuasaan menjadi sangat sentralistik, terpusat pada segelintir pihak yang membuat demokrasi sebatas nilai kalkulasi kepentingan, bahkan dengan jargon populis.
Hal tersebut menjadi anomali, elitnya elit -creme de la creme bertindak menjadi pengatur segalanya. Dalam format demokrasi, oligarki berfokus pada porsi distribusi kekuasaan.
Pada kerangka struktural, oligarki menjadi pertanda terjadinya kegagalan untuk membangun demokratisasi internal partai politik. Situasi itu, menyebabkan pertemuan ruang kekuasaan di wilayah politik dengan kepentingan modal.
Demokrasi yang diharapkan menjadi sarana bagi perwujudan kepentingan bersama, sebagaimana cita-cita pembentukan sebuah negara yang dilandasi imajinasi kebaikan bersama -bonum commune mengalami pergeseran -distorsi hingga kemunduran -regresi.
Kerapuhan demokrasi terjadi, manakala panggung politik hanya dijadikan sebagai lapangan dalam upaya mengeksploitasi kepentingan pemilik modal. Para aktor politik dan ekonomi saling menjalin relasi nan padu.
Bertautnya dua bidang kepentingan, yakni ekonomi dan politik merupakan penentu hajat hidup publik, menjadi sangat bergantung pada tangan kekuasaan yang dimiliki oleh sedikit pihak. Oligarki terbentuk.
Kehadiran oligarki semakin mengukuhkan kesenjangan sosial, termasuk keterpinggiran publik dalam agenda kebijakan, meski legitimasi politiknya bisa diperoleh dengan menampilkan citra yang populis, sebatas kampanye.
