Arena Digital, Gagalnya Disintermediasi Agenda Publik

Sesungguhnya melihat pemilu Amerika 2020 yang mirip dengan Indonesia pada 2019. Di media sosial kubu Prabowo menguasai gelanggang, sementara itu Jokowi hampir menyapu bersih ruang media konvensional danakhirnya memenangkan kontestasi untuk kembali menjadi pemenang Pilpres. Posisi yang sama terjadi pada kubu Trump yang kuat di media sosial tetapi juga kalah di kotak suara.

Apa faktor penyebabnya? Premis awal yang diajukan adalah kemampuan publik untuk membaca ide kampanye dengan berbasis pada rasa percaya -trust. 

Terdapat sekat pembeda antara pilihan artifisial dari yang substansial. Tentu ajuan premis ini memerlukan kajian lebih jauh lagi. Termasuk melihat dampak relasi atas kontribusi hoaks, fake news, misinformasi, disinformasi hingga malinformasi.

Sesuai dengan temuan Jose Manuel & Ana Maria, 2019 pada buku Digital Political Participation, Social Networks and Big Data: Disintermediation in the Era of Web 2.0, maka abad digital yang difasilitasi melalui koneksi internet yang membentuk masyarakat jaringan bersifat terbuka, menghilangkan sekat ruang informasi dan peran perantara, sehingga penyampai dan penerima pesan dapat bertindak setara.

Seharusnya dengan begitu, menurut Jose Manuel & Ana Maria, akan terjadi partisipasi politik digital yang sebangun dengan gagasan ruang publik -public sphere ala Habermas. 

Berdasarkan catatan kedua peneliti tersebut, terdapat pula konsekuensi nyata dari munculnya monster di ruang digital sebagai akibat dari efek kecepatan.

Internet menghadirkan kecepatan dan percepatan, dengan begitu terlepas satu hal penting dalam penyempaian pesan informasi yakni kurasi dan verifikasi sehingga berita bohong mudah berkembang biak meski berada di era disintermediasi -tanpa perantara. 

Satu hal yang kemudian sempat dibicarakan adalah skema propaganda Rusia -firehose of falsehood , meski sesungguhnya hal tersebut adalah bentuk digital dari mekanisme propaganda yang telah ada sebelumnya.

Bila sudah sedemikian, maka yang penting untuk dapat dikembangkan ditingkat publik mengatasi bias informasi adalah dengan menguatkan kemampuan literasi, memberikan ruang persetujuan atas konsep nilai-nilai etik, lebih jauh lagi mengharapkan figur kandidat yang genuine memperjuangkan kepentingan publik disbanding kepentingan individu atau sekedar segelintir kelompok kepentingan.