Bulat. Keputusan untuk tetap melanjutkan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, sudah dinyatakan para pemangku keputusan. Prinsipnya sederhana, tidak ada lagi penundaan untuk kedua kalinya. Sesungguhnya momentum Pilkada sudah dimundurkan dari jadwal semula 23 September. Demokrasi dan pandemi menjadi diskursus utama, persepsi kelompok masyarakat sipil dan elit politik berbeda.
Angka dan data penularan Covid-19, tidak memberikan indikasi kemampuan pengendalian. Kurva pertambahan kasus, masih terus meningkat dari waktu ke waktu. Lebih jauh lagi, wabah Covid-19 tidak pandang bulu, dengan begitu sudah terdapat beberapa pejabat tinggi negara yang terjangkit. Sebagian diantaranya sedang berjuang melawan virus, tidak semua beruntung bisa terselamatkan.
Kelompok pengusung pelaksanaan Pilkada menyebut faktor saluran demokrasi dan hak konstitusional yang tidak dapat terus dibatasi, disamping menyoal kekacauan tata kelola pemerintahan di sejumlah daerah. Disisi lain, inisiatif menunda Pilkada yang disuarakan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dengan menimbang kondisi aktual atas persebaran wabah yang terus bertambah.
Disamping itu, terindikasi potensi partisipasi publik yang minimal. Hal itu akan sangat terkait dengan aspek legitimasi kekuasaan. Problemnya pengambilan kebijakan berada diruang politik formal, didominasi serta dikuasai oleh kelompok dalam perahu kepentingan yang sama. Ketiadaan kelompok oposisi pasca Pemilu 2019, menghadirkan realitas wajah politik yang monolitik.
Tanggungan Konsekuensi  Â
Pertanyaan yang diajukan untuk memikirkan ulang soal penundaan, adalah tentang garansi kapan berakhirnya pandemi? Logika pendek ini, sesungguhnya memperlihatkan jangkauan pandang para pemangku kekuasaan, yang gagal menempatkan politik sebagai upaya untuk mengutamakan kepentingan publik melalui ranah kekuasaan, dan bukan dalam relasi sebaliknya.
Bila pertanyaannya dibalik terkait dengan garansi, apakah dapat pula dijamin bila Pilkada tidak akan menyebabkan terjadinya proses penularan wabah? Setelah satu semester dalam pandemi, kita melihat proses edukasi dan literasi publik dalam penerapan protokol kesehatan masih belum terinternalisasi menjadi sebuah perilaku baru. Lalu bagaimana mekanisme pertanggungjawaban bila penularan terjadi?
Jadi, kedua posisi yang berseberangan tersebut, sama-sama tidak mampu memberikan jaminan kepastian, baik soal kepastian penyelenggaraan Pilkada, maupun kepastian keselamatan publik. Tetapi kita akan merujuk pada kalimat yang sering diulang pada periode pandemic, Salus Populi Suprema Lex Esto, bahwa keselamatan publik adalah hukum tertinggi. Tidak bisa diingkari.
Suara publik memang kerap tenggelam dalam arus pengambilan kebijakan politik. Keputusan finalnya sudah bulat, Pilkada diteruskan dengan berbagai konsekuensi logis yang dihadapinya. Ketentuan teknis sedang disusun, terkait pola kampanye, teknis pemilihan dan berbagai perangkat tambahan. Implikasi logis dari akseptasi risiko, adalah permintaan penambahan anggaran untuk proses pesta demokrasi.
Di tengah kondisi krisis yang dihadapi, dalam konteks ketahanan kesehatan nasional berhadapan dengan pandemi, kita juga menghadapi berbagai krisis di banyak bidang, termasuk ekonomi dan politik. Salah satu yang mudah terlihat adalah kualitas kepemimpinan, dan Pilkada adalah ajang mencari pemimpin yang terbaik. Para pemimpin yang bijaksana, tentu tidak memperturutkan syahwat kuasanya.
Kerawanan Pilkada
