Kisruh! Pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI) berhadapan dengan perlawanan hukum. Kewenangan Dewan Pengawas dipersoalkan. Silang pendapat mengemuka. Ke mana mimpi lembaga penyiaran publik akan berlabuh?
Banyak soal yang dimajukan sebagai tesis, dari sengkarut masalah di TVRI. Transparansi dari biaya produksi program, tata kelola organisasi, hingga kepentingan publik yang dimaknai sebagai konsumen. Persoalan kelembagaan luput ditilik.
Membereskan TVRI bukan barang mudah. Sebagai stasiun televisi pertama, yang ditujukan bagi pergelaran Asian Games 1962, TVRI sempat dominan, melalui mekanisme monopoli. Ketika keran kompetisi televisi swasta terbuka, justru TVRI kelihatan semakin kedoroan.
Industri layar kaca, sebagai bagian dari bisnis media memang sedang menghadapi tantangan hebat di era disrupsi. Fenomena konvergensi media, karena kehadiran jejaring internet, melumpuhkan banyak media konvensional, termasuk televisi.
Banyak analisis, atas kondisi TVRI, di era pra maupun pasca Helmy menjabat. Dukungan karyawan TVRI dengan aksi spanduk hitam, seolah mengisyaratkan kemampuan sang Dirut Helmy, dalam melakukan langkah perbaikan internal perusahaan.
Sementara itu, pada berbagai dokumen yang beredar luas, terdapat beberapa kecurigaan, terkait dengan pengelolaan besaran anggaran TVRI. Termasuk pembiayaan bagi urusan produksi, yang dinilai berpotensi digelembungkan.Â
Maklum saja, Dirut Helmy berlatar belakang sebagai "orang televisi", dan memang dikenal sebelumnya, memiliki program acara di televisi swasta. Jadi isu yang berhembus, dalam dokumen beredar, seolah menegaskan adanya konflik kepentingan tersebut. Jelas perlu pembuktian.
Menjalin Persatuan dan Kesatuan
Membayangkan TVRI, seolah membayangkan generasi si Unyil, Ria Jenaka, hingga Dunia Dalam Berita. Logo yang ikonik, dengan slogan "Menjalin Persatuan dan Kesatuan". Dalam ukuran kekinian, terlihat old fashion dan kurang update.
Secara keseluruhan, tampilan yang tidak maksimal mengakibatkan TVRI yang memiliki fungsi informasi, edukasi dan hiburan itu, semakin ditinggalkan stasiun televisi swasta. Dalam soal konten, TVRI jauh tertinggal. Padahal dalam soal infrastruktur jaringan, tidak ada yang bisa mengalahkan TVRI.
Dalam bahasa manajemen, produk yang dihasilkan TVRI menjadi tidak selaras dengan tuntutan pasar. Langkah modernisasi kemudian dilakukan Dirut Helmy. Tidak berhenti di situ, rebranding dan berbagai konten program diperbaiki.Â
Problemnya, langkah tersebut tidak dibuat dengan mengoptimalisasi kapasitas dari sumberdaya yang dimiliki TVRI, melainkan dengan model instan, pembelian program. Kalkulasi ekonomi bisa dibuat. Sekurangnya, alasan yang akan ditampilkan berkisar pada persoalan efisiensi dan efektivitas.
