Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Kabinet Penguat Sinyal

22 Oktober 2019   04:15 Diperbarui: 23 Oktober 2019   07:29 745
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Joko Widodo memberikan pidato saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. (KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

Integritas moral arus menjadi bagian etis yang menjaga perilaku anggota kabinet. Bekerja benar dengan cara-cara yang benar. Disitu letak tantangan terbesarnya, ketika letak kekuasaan ada di dalam genggaman, berhadapan dengan kepentingan pragmatis jangka pendek.

Berkaca dari refleksi kabinet kerja episode pertama, KPK menjadi filter bagi penyelewengan kekuasaan. Bahkan di tubuh kabinet sebelumnya, ada petinggi kementerian yang menjadi tersangka. Hal tersebut menguatkan sinyalemen, bahwa kekuasaan memang kerap ditransaksikan melalui pertukaran pengaruh.

Situasinya bisa menjadi berbeda, terutama sejak revisi UU KPK dinyatakan berlaku. Padahal tujuan utama pembangunan tahap kedua tidak sekedar melanjutkan tapi juga sekaligus menuntaskan. Kita tentu patut khawatir. Karena persoalan korupsi adalah hambatan terbesar bagi pembangunan.

Perhatian atas kualitas pembangunan akan terkait dengan dampak yang dihasilkan. Rendahnya kualitas pembangunan sebanding dengan beban biaya tambahan untuk sampai pada tujuan minimal. 

Arah pembangunan kita ke depan, sesuai pidato pelantikan tidak berbicara lagi skema tetesan ke bawah -trickle down effect, tetapi mendorong terjadinya pembangunan berkeadilan -pro growth pro poor. Dengan begitu, halangan dan rintangan harus disingkirkan.

Perampingan birokrasi bisa jadi ditujukan untuk hal tersebut, jalur keputusan lebih singkat dan cepat, tetapi juga berkonsekuensi pada soal sentralisasi kebijakan masing-masing sektor secara powerfull. Harus ada mekanisme check and balances d isana agar tidak tergelincir.

Problemnya, pada mekanisme kelembagaan, fungsi KPK telah melemah, sedangkan pada koridor politik hampir tidak tersisa kubu oposisi yang seimbang.

Sesuai Wijayanto Samirin, Bridging the Gap, 2014, dibutuhkan penguatan institusi agar tercipta social trust sebagai modalitas pembangunan. Kalau sudah begitu, kita tentu berharap, kepemimpinan terpilihlah yang akan menjalankan fungsi kontrol langsung atas kerja kabinetnya. 

Agar pada periode terakhir ini akan dapat dikenang sebagai kabinet kerja yang bersih dan berwibawa. Selamat bekerja!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun