Ragam upaya yang telah dilakukan BPJS Kesehatan, melalui beragam bauran, belum tuntas dilakukan, terlebih kajian yang dilakukan justru menempatkan institusi pemberi layanan dalam hal ini rumah sakit sebagai pelaku tindakan curang alias fraud, yang menggerogori keuangan BPJS Kesehatan. Sebuah narasi yang perlu dipastikan dasar argumentasinya.
Bukankah selama ini rumah sakit selalu bersikap diam atas permintaan BPJS Kesehatan? Sesungguhnya, diam itu bukan berarti tanda setuju, bahkan bentuk antipati. Kok bisa begitu?Â
Tentu saja karena relasi hubungan BPJS Kesehatan dan rumah sakit ada dalam posisi yang tidak setara --asimetrik, dimana BPJS Kesehatan bertindak sebagai provider kesehatan nasional.
Apa itu artinya? Kedudukan BPJS Kesehatan menjadi kuasa penentu, relasi yang dibangun tidak setimbang karena dalam rpinsip ekonomi terjadi monopsony -pembeli tunggal. Bukankah pembeli adalah raja? Nah, bayangkan kalau pembelinya ya cuma satu itu, dia menjadi maharaja.
Menemukan Akar Masalah
Sesungguhnya dimana letak duduk persoalan dasarnya? Sejatinya pihak manajemen BPJS Kesehatan sendiri telah memetakan permasalahan ini dengan tepat. Prioritas masalahnya adalah soal ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, alias besar pasak daripada tiang. Kenapa? Karena prinsip hitung aktuaria untuk premi jaminan kesehatan ini tidak dipergunakan.
Terus bagaimana dengan persoalan kendala pembayaran premi alias kolektibilitas peserta mandiri, dan masalah fraud dari pemberi layanan? Kita harus jeli menempatkan akar pokok persoalan dari ranting-ranting masalah. Kalau yang dipangkas ranting, sementara akar pokoknya masih bercokol, ya sifatnya sementara pain killer sebentar saja.
Bila demikian, apa yang dapat diformulasi sebagai fundamen mendasar dari permasalahan defisit? Hampir setiap kali defisit BPJS Kesehatan, kita berbicara tentang strategi, padahal substansinya ada dipangkal soal. Apa itu? Lihat kembali komposisi representasi dari diskusi di RSCM diatas, kekosongan perwakilan disitu menyiratkan simbolisasi penuh makna.
Jika diterjemahkan secara lugas, ketika defisit terjadi kala premi ditetapkan diluar kaidah ekonomi, maka akseptasi program kegiatan menjadi serapan mutlak penyelenggara. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan pemerintah. Kok masuk wilayah politik? Sudah pasti, karena hanya dengan kebijakan politik, maka defisit BPJS Kesehatan bisa diselesaikan.
Cuma itu? Ya, komitmen itu dimuat dalam kebijakan politik, terang saja begitu. Percuma bicara tentang strategi? Aspek idealitas yang berbeda dengan realitas menghadirkan ketidakpuasan, rumusan ekonominya demikian.Â
Lantas apa yang perlu dilakukan? Turunkan kadar idealitas, atau hilangkan harapan akan realitas yang berlebihan, alias jangan ngarep.
