ABU-ABU! Ruang politik tidak hitam putih. Batasan wilayahnya teramat samar. Ada beda antara das sein dan das sollen. Solusi dari permasalahan politik, sejatinya menjembatani jarak, antara apa yang seharusnya dengan realitas di ruang nyata.
Pertanyaan terbesarnya, MUNGKINKAH? Jawabnya sangat tergantung pada kemauan politik itu sendiri. Buku Asvi Warman Adam, Melawan Lupa Menepis Stigma, 2015 menarik untuk ditinjau ulang dalam konteks kekinian, agar update dan aktual.
Rangkaian tulisan di dalam buku itu hendak mendudukkan bingkai peristiwa, yang terjadi pada medio 1965-1966, dengan menempatkan semua elemen aktor dalam panggung politik nasional. Situasi di periode penuh gejolak itu, menandai sebuah proses politik bersejarah.
Tidak hanya terkait dengan Orde Lama menuju Orde Baru, tetapi begitu pula dengan keberadaan kudeta PKI yang mewarnai masa-masa tersebut. Peralihan kekuasaan terjadi melalui begitu banyak peristiwa yang seolah-olah saling berkaitan.
Kita tidak hendak larut dalam perdebatan mengenai, siapa pelaku? Lalu pihak mana yang diuntungkan? Apa motif yang menjadi penggeraknya? Poin menarik dari kejadian di seputar 1965-1966, adalah fakta bahwa suatu peristiwa politik tidaklah bersifat tunggal. Ada begitu banyak kemungkinan terkait, dan hal itu yang menciptakan ruang abu-abu multitafsir.
Sejarah dalam Kekuasaan
Catatan kesejarahan bukan tanpa kepentingan. Intervensi dan interpretasi ditampilkan untuk membentuk suatu cerita, yang sesuai dengan harapan pencerita. Karena itu, sejarah kerap kali menjadi ruang konstruksi masa lalu, dengan intensi pada pemberian titik tekan tertentu.
Bahkan secara tidak langsung, sejarah adalah bentuk dokumentasi dari para aktor pemenang di panggung bersejarah itu sendiri. Sulit memahaminya? Sederhananya, dalam sejarah proses koreksi bisa dilakukan sepanjang ada dasar tafsir yang mampu dimunculkan sebagai penguat narasi.
Bentuk konkrit dari penguat argumentasi atas tafsir sejarah, tidak lain dan tidak bukan adalah kekuasaan. Bagaimana melihatnya? Mari kita masuk di dalam imajinasi periode 1965-1966. Orde Lama yang dipimpin Soekarno, berada dalam kegentingan yang meruncing memasuki fase Orde Baru, dengan nahkoda kapal Soeharto.
Sejarah pasca transisi kekuasaan tersebut, menempatkan Orde Baru sebagai kekuatan reformis, menjadikan Orde Lama layaknya pokok persoalan dalam pertentangan ideologis yang memuncak saat itu. Soekarno dijadikan sebagai pusat orbital Orde Lama, menjadi titik sentral permasalahan. Seketika itu pula, nampak wajah Sang Proklamator tercoreng.
Padahal dalam logika sederhana, mungkinkah Soekarno menjadi pendukung dari PKI yang berpotensi merongrong wibawanya? Bukankah Soekarno yang menjadi penengah ideologis antara "kiri dan kanan" saat itu? Bagaimana menimbang jasa Soekarno untuk menyeimbangkan kekuatan PKI dan Militer? Apakah tidak mungkin Soekarno adalah korban dan proksi kekuatan dunia yang bertarung? Sejuta pertanyaan mengemuka.
Fakta sejarah yang telah lewat, tersebar dalam berbagai bukti dokumen, bisa sangat bebas tafsir. Namun yang pasti pemenang sejarah memiliki kemampuan untuk menghapus masa lalu, mengontrol kognisi publik dan menciptakan titik sentral yang baru. Sejarah menjadi proyeksi atas kekuasaan, itu hukum besinya. Suara berbeda adalah keriuhan minor.
Hal tersebut selalu berulang, bahkan kala Orde Baru tergulung desakan reformasi pada periode 1998. Maka periode stabilitas pembangunan atas nama Pancasila dimaknai secara peyoratif dalam asosiasi benak publik tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Waktu berputar dan terus berjalan.
Politik Bermisteri
Di dunia Politik, akan selalu ada ruang dan celah tafsir berbeda. Disitu pula dinamika terjadi. Maka cerita tentang "makar" dan hasil Pemilu 2019, perlu dengan sangat perlahan disusun dalam bentuk yang rigid. Memahami ketidakpuasan, konstruksi people power dan kemungkinan tindakan subversif perlu jejalin bukti yang solid.
Kita perlu bersyukur persoalan huru-hara 21-22 Mei lalu tidak meluas. Tetapi meletakkan pondasi kerusuhan tersebut dalam bingkai makar juga bukan hal mudah. Sekali lagi, politik memiliki ruang misteri, tidak hanya gelap tanpa cahaya tetapi juga abu-abu dalam tafsir yang berbeda.
Pertanyaan yang merebak juga tidak kalah banyaknya? Siapa aktor utamanya? Apa tujuannya? Mengapa respon hukum begitu cepat disimpulkan? Publik berhak mengajukan tesisnya masing-masing. Teori konspirasi selalu menarik untuk dibahas dan direka-reka, meski teramat sulit diungkapkan.
Dalam konteks persoalan hukum, maka penuntasan dan pembuktian hukum yang berkeadilan perlu ditegakkan. Tetapi kita tentu berharap, dengan begitu banyak pengalaman kesejarahan kita, jangan sampai momentum kali ini justru menjadi wilayah dominasi baru para pemenang atas mereka yang terkalahkan.
Demokrasi yang kuat, hanya terbangun melalui proses kalah-menang berkemajuan. Bukan sebagaimana pepatah, "Menang jadi Arang, Kalah jadi Abu". Mampu dan maukah kita? Sejarah bak roda berputar, tafsirnya menurut pada arah mata angin berhembus, dan hanya sang waktu yang akan membuktikan.Â
