"Bailout" Setengah Hati BPJS Kesehatan

Menyisakan ragu! Hasil keputusan akan nasib defisit program BPJS Kesehatan tahun ini final sudah. Injeksi 4.9T menjadi tambalan atas kondisi lesu darah BPJS Kesehatan. 

Tapi hal itu masih jauh panggang dari api. Estimasi kekurangan dana BPJS Kesehatan ditaksir mencapai sekitar 16.5T. Bila mengacu angka tersebut, maka masa depan BPJS Kesehatan menjadi semakin suram.

Penyelesaian ini menjadi sangat temporal, bersifat jangka pendek. Efeknya terjadi tunggakan diseluruh institusi rumah sakit, hingga kelangkaan obat. 

Padahal kasus seperti ini terus berulang setiap tahun, seolah kita tidak pernah belajar dari situasi serupa. Keputusan kali ini seolah menjadi bom waktu yang menunggu terpicunya hululedak persoalan meletus. Efek snowball -guliran masalah yang membesar akan terjadi.

Jika kemudian asumsi internal BPJS Kesehatan akan nilai defisitnya dikoreksi dengan menggunakan berbagai mekanisme bauran kebijakan, dan berkurang katakanlah hingga 5T sekalipun, maka nilai dana talangan yang ditambahkan ke dalam arus kas keuangan hanya mengcover kurang dari separuh nilai defisit yang akan terjadi. 

Kita juga belum mengetahui bagaimana dampak atas rancangan bauran kebijakan yang dibuat? Akankah efektif dalam melakukan reduksi defisit?.

Persoalan defisit sejatinya buah dari senjang jarak pendapatan dan belanja yang tidak seimbang, pokok persoalannya terletak pada awal muasal penetapan premi dan manfaat. 

Pada titik tersebut, penentuan nilai premi tidak dihitung melalui prosedur aktuaria, berdasarkan prinsip ekonomi yang melibatkan kalkulasi statistik kependudukan dan jumlah tingkat kesakitan. Disini petaka itu bermula.

Program yang "Sakit"

Sebut saja apa yang dialami oleh BPJS Kesehatan kali ini sebagai kondisi sakit, akibat lesu darah dan membutuhkan vitamin, bahkan bisa jadi perlu transfusi darah. Maka renungan reflektifnya adalah, mungkinkah kita percayakan urusan pengelolaan orang yang sakit pada program yang "sakit"?.

Jika ujung identifikasi persoalan telah dipahamkan, sebagaimana diatas, maka pengambil kebijakan harus mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai antisipasi.