Proses pendewasaan politik nasional terus terjadi, masyarakat yang semakin terbuka dalam akses informasi dan berkomunikasi membuat publik mampu menjatuhkan pilihan serta memberi nilai kepada para tokoh politik yang terlibat.
Esensi politik sejatinya berbicara tentang kekuasaan yang dipergunakan untuk mengutamakan kepentingan publik, serta menentukan prioritas utama dari seluruh kebutuhan masyarakat, untuk dapat dipenuhi dengan seluruh sumberdaya yang tersedia.
Pengarusutamaan publik, harus dapat menempatkan populasi sebagai sebuah keberadaan dalam pemaknaan keberadaan -as being. Manusia sangat terkait dengan kesadaran bernalar, ada rasionalitas disana, sehingga menempatkan manusia dalam konteks kuantitatif adalah sebuah kekeliruan.
Ketika proses demokrasi prosedural lebih dikemukakan, melihat aspek kuantitatif, maka manusia hanya dihitung sebagai nominal tidak bermakna.
Sudah semestinya ruang demokrasi dan politik, menempatkan posisi publik sebagai aktor penting yang memiliki logika dan kecerdasannya.
Penguasaan elit atas publik, dan memposisikan layaknya benda, menghilangkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat, justru menihilkan potensi pengembangan dikemudian hari.
Kuasa Komunikasi
Membangun kesadaran bagi seluruh entitas bangsa, adalah sebuah keharusan untuk dapat menguatkan proses demokrasi itu sendiri. Ketika kesadaran tersebut tidak terbangun bersama, justru akan mereduksi kehidupan bermasyarakat.
Saat akal sehat kolektif belum diperhatikan sebagai bentuk kesadaran berpolitik publik, yang seharusnya dianggap bermakna oleh elit dan partai politik, maka akan menjadi sulit sebuah negara menciptakan harmoni serta keteraturan yang terintegrasi secara keseluruhan.
Pola sinergi politik antar elit dan publik harus mulai diterjemahkan dalam bentuk upaya membangun komunikasi serta penggunaan bahasa yang dapat menciptakan ruang yang bersahabat.
Komunikasi terbuka, setara dan bertanggungjawab di dalam proses politik, menjadi publicsphere ala Habermas, dengan mempertukarkan informasi yang dianggap penting dalam pengambilan kebijakan -policy yang memiliki keberpihakan pada urusan yang menyangkut hajat hidup bersama adalah fase transformatif.
