Hingar bingar panggung politik nasional memiliki daya tarik tersendiri. Pilkada langsung, membuka ruang demokrasi secara terbuka, memungkinkan partisipasi para aktor-aktor baru. Tapi, tidak ada yang berubah. Entah sudah berapa banyak bakal calon petarung dalam Pilkada ditahun mendatang, sudah tertangkap tangan dalam tindak pidana korupsi.
Lalu, apa yang membuat panggung politik menjadi sebuah wilayah yang menarik? Privilege sebagai seorang politisi, menjadi sebuah prestige tersendiri, membuat penggolongan dalam stratifikasi sosial yang baru dan tinggi di dalam masyarakat. Tetapi status sosial ini, tidak menunjukkan sebuah kualitas berbeda pada posisinya yang tinggi tersebut.
Menilik Maslow, dalam teori hierrarcy of needs, posisi tertinggi motivasi penggerak seluruh spectrum kehidupan manusia dimulai dengan pemenuhan level-level kebutuhan dari tingkat dasar hingga ke posisi tertinggi yakni aktualisasi diri. Politikus dalam hal ini, sudah seharusnya ditempatkan ditingkat puncak, sebuah posisi yang termotivasi karena faktor diluar aspek dasar.
Masih menurut Maslow, aktualisasi diri terdorong lebih tinggi dari sekedar pembuktian diri tetapi juga sekaligus sebuah kondisi yang ditandai sebagai pengalaman puncak (peak experience). Tidak banyak orang dalam kelompok ini. Piramida kebutuhan Maslow, bermula dan berundak dari pemenuhan kebutuhan dasar fisiologis hingga aktualisasi diri.
Pada titik tertinggi, motivasi aktualisasi diri harusnya menjadi penggerak bagi parapihak yang menawarkan diri menjadi politisi. Motivasi atas aktualisasi diri ini, tidak tercampuri dari pemenuhan pada tingkat dibawahnya. Problemnya jika demikian, lantas apa yang menjadi isi kepala dari para politisi yang tertangkap tangan kali ini?.
Agaknya terdapat posisi kekosongan pemenuhan kebutuhan dasar ditingkat bawah, yang membuat para politikus diruang demokrasi terbuka ini, mengalami lompatan terlalu jauh dari jenjang level yang seharusnya dipenuhi. Hal tersebut, berkonsekuensi kepada orientasi kekuasaan untuk menjadi sarana pemuasan kebutuhan ditingkat bawah yang mengalami kekosongan tersebut.
Maka kemudian tidak mengherankan, bila perilaku tamak (greedy) menjadi sebuah pemandangan, perwujudan yang tampil ke permukaan adalah berulangkalinya para politisi tertangkap tangan karena korupsi. Politik dalam konteks kepentingan kekuasaan, tidak lebih merupakan medium untuk mmembangun kesejahteraan pribadi dan kelompok, alih-alih bicara tentang kepentingan publik.
Sudah seharusnya, mereka yang terpanggil menjadi politisi adalah parapihak yang dapat melihat persoalan tentang kemaslahatan masyarakat secara utuh. Para politisi, seharusnya telah selesai dengan "urusan dapur" sendiri, lantas berbicara tentang tugas kesejarahan untuk memastikan hakikat kebersamaan dalam sebuah jalinan kebangsaan secara meluas.
Sebuah anjuran yang moralis, tetapi sejatinya politisi adalah sedemikian. Tidak lebih dan tidak kurang. Sayangnya kita dihinggapi fatamorgana pragmatisme, sehingga politik dijadikan sebagai jalur tercepat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara praktis, bahkan sanggup memundurkan nilai-nilai moralitas dalam kaidah etis. Â
Kegagalan ini, merupakan hasil kolaboratif dari proses politik yang masih bersifat simbolik dan bukan substantif, baik yang dilakukan oleh pribadi para politisi, maupun partai politik beserta elit politik. Kita perlu memastikan, agar mereka yang terpilih pada proses politik ditahun pemilihan menjelang, diserahkan kepada pihak yang telah bersiap dalam bahasa metafora "memartirkan dirinya".
