Membaca Ambisi Politik Kandidat Pemimpin

Kemeriahan di pentas politik telah dimulai. Spanduk dan iklan mulai bertebaran. Diriuh rendah keramaian itu, dilengkapi dengan operasi tangkap tangan beberapa kandidat pemimpin, berkaitan dengan biaya politik pencalonan. 

Disisi lain, secara tragis, TKI kita di Malaysia meregang nyawa demi mencari penghidupan. Diperlakukan tidak manusiawi, hingga ajal menjemput. Adakah korelasi diantara dua kejadian yang seolah tidak bersinambung tersebut? Pada dua kondisi tersebut, kita merasakan kepedihan. Pedih karena calon pemimpin kerapkali tidak mampu menjaga integritasnya. 

Serta perih, karena diseberang sana, ada anak-anak bangsa yang harus mengadu nyawa, untuk sekedar mendapatkan kehidupan.  Sulit menakar isi kepala para pencari kuasa, mereka yang kemudian mengajukan diri menjadi calon pemimpin, hendaknya mereka telah selesai dengan problem dirinya. Dengan demikian, kerjanya hanya terkonsentrasi pada kepentingan mereka yang dipimpin sebagai amanah, yang akan dipertanggungjawabkan. 

Dalam diagram hirarki kebutuhan ala Marslow, maka pemimpin sejatinya, adalah mereka yang telah ada dipuncak piramida, dengan orientasi aktualisasi diri, sebagai motivasi utama. Apa yang kiranya, melandasi keinginan calon pemimpin yang maju ke ranah kontentasi kepemimpinan ditingkat daerah, dengan menggunakan cara yang manipulatif?

Bahwa politik membutuhkan biaya, tentu tidak bisa dijadikan sebagai basis argumentasi. Terdapat kekosongan ide dan tawaran program, yang sesuai dengan kebutuhan publik. Tambalan atas kekosongan ide tersebut, ditutupi dengan kemampuan memberi hadiah bagi calon pemilih. Jelas pilihan politik, hadir dengan biaya yang mahal. Kebiasaan yang menurun tersebut menjadi sebuah tradisi, dan selalu menjadi motif dari sebuah program kampanye konvensional. 

Tidak ada cara-cara baru dan metode baru dalam menjangkau hati dan pikiran pemilih, jangankan bicara program, kita terjerembab dalam politik praktis adu kekuatan modal.

Defisiensi Moral

Dalam kerangka psikologi, apa yang muncul dalam pemberitaan media massa, tentang berubah statusnya pejabat menjadi pesakitan, menciptakan alam bawah sadar kita mengasosiasikan kedua kata tersebut secara bersamaan. Kehilangan integritas, menciptakan situasi keputusasaan dan pesimisme publik. Para pejabat kehilangan kepercayaan, keterpilihan bukan berarti persetujuan mutlak.

Kejadian yang berlangsung dalam perulangan, seolah memberikan gambaran, betapa suburnya praktik tidak terpuji berlaku diteritori politik. Ketika Alfred Adler mengatakan manusia sebagai mahluk sosial, dengan tingkah laku yang distimulasi oleh dorongan sosial. Dengan demikian, kita akan dapat memperoleh gambaran perilakunya.

Nafsu agresif, pada keinginan berkuasa merupakan sebuah bentuk dari dorongan sosial, mempengaruhi perilaku individu. Dalam kepribadian yang ambisius, penuh dengan imaji tinggi akan kekuasaan, maka terdapat kerentanan -vulnerable untuk mengalami stres.  Kemudian stres akan secara bersamaan menurunkan kemampuan pengelolaan emosi, maka menjadi hal yang lumrah bila kemudian ada video viral beredar tentang pejabat yang mengamuk.

Tapi situasi itu sekaligus mengindikasikan rendahnya, batas kemampuan bersikap selayaknya pemimpin, karena pemimpin adalah cerminan perilaku positif yang baik. Bisa disebut sebagai defisiensi moral. Karena moral adalah panduan etik tentang nilai baik dan buruk. Dalam istilah psikologi, defisiensi moral bisa terjadi, meski tidak ada problem gangguan pada aspek intelektualnya.