Yuan Nerind
Yuan Nerind

My life isn't your bussiness

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Konflik Timor Timur

15 September 2014   03:36 Diperbarui: 18 Juni 2015   00:41 221 0 0

Salah satu konflik yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan adanya korban yang banyak adalah kekerasan saat jajakpendapat di Timor Timur pada tahun 1999. Pada kejadian ini terjadi kerusuhan yang disebabkan dan dilakukan oleh negara. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk dari adanya state crime. negara memiliki andil yang cukup besar dalam menciptakan konflik di Timor Timur.

Berdasarkan laporan dari International Institute for Strategic Issues (ISIS) pada tahun 1999, bahwa pembunuhan dan pengerusakan masal yang terjadi di timor Timur pada tahun 1999 menyebabkan ribuan orang meninggal dan banyak infrastruktur di wilayah tersebut rusak. Tindakan ini dilakukan oleh pihak militer Indonesia dan beberapa kelompok yang mendukung pemerintah Indonesia.

Bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan negara pada kasus konflik Timor Timur ini menunjukkan adanya kejahatan negara. Kejahatan negara yang dilakukan ini menyebabkan munculnya korban yang berasal dari orang-orang yang berada di wilayah Timor Timur.

State Crime Pasca Jajak Pendapat

Pasca jajak pendapat pada tahun 1999, terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, kekerasan, penganiayaan dan kerusuhan di Timor Timur. Hal ini merupakan gambaran dari adanya viktimisasi yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat Timor Timur.

Berdasarkan laporan dari Komisi Akhir Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR), ditunjukkan beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut adalah pemindahan paksa, kelaparan, pembunuhan tidak sah, penahanan sewenang-wenang, kekerasan seksual, pelanggaran hak anak, pelanggaran hukum perang, serangan terhadap orang dan barang sipil, perlakuan buruk terhadap orang tempur musuh, perusakan dan pencurian bangunan dan barang lain, penggunaan senjata ilegal, serta perekrutan paksa.

Metode militer dan pemerintahan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk kekerasan dan penganiayaan di Timor Timur ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan terhadap pemberantasan PKI. Selain itu, penganiayaan yang dilakukan oleh militer atau pihak pemerintah Indonesia bertujuan untuk menjaga kestabilitasan negara.

Penyiksaan yang dilakukan oleh militer dan pemerintahan Indonesia ini merupakan salah satu hal yang digunakan untuk menjaga stabilitas negara. hal ini merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menjaga supaya Timor Timur tidak lepas dari NKRI. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam instrumental theory bahwa negara akan melakukan tindakan apa saja untuk menjaga supaya kapitalis tidak terkendala. Salah satu kepentingan yang dijaga adalah mengenai kepentingan politik dari negara Indonesia.

Bentuk-bentuk viktimisasi yang paling terlihat dalam kasus kerusuhan Timor Timur ini terlihat pada aksi penganiayaan dan kekerasan yang terjadi terhadap warga sipil. Bentuk-bentuk penganiayaan tersebut misalnya penangkapan paksa, pemerkosaan, hingga pembunuhan tanpa sebab.

CAVR memperkirakan bahwa jumlah terbesar pembunuhan tidak sah dan penghilangan terjadi pada tahun 1999 ketika diyakini sedikitnya 1.400 dan kemungkinan sebanyak 2.600 orang dibunuh secara tidak sah atau hilang. Tahun 1975, tahun perang saudara dan invasi Indonesia, dan tahun 1979, akhir dari serangan besar-besaran yang mengakhiri tahap pertama perlawanan terhadap invasi, pembunuhan juga luar biasa tinggi.

Pada tahun 1999 pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya melakukan satu kekerasan terkoordinasi dan berkepanjangan yang dirancang untuk menakut-nakuti gerakan pro-kemerdekaan dan menjamin hasil kemenangan pro-Indonesia dalam Konsultasi Rakyat yang diselenggarakan PBB. Ribuan orang sipil ditahan, ratusan ribu dipindahkan secara paksa, dan sedikitnya 1.400 orang dibunuh atau dihilangkan sepanjang tahun  tersebut. Mayoritas pelanggaran mematikan terjadi  dalam bulan April, sebelum penandatanganan Kesepakatan 5 Mei, dan dalam bulan September-Oktober, setelah pengumuman hasil pemungutan suara (CAVR, 2007).

Bentuk bentuk kekerasan seksual juga terjadi dalam rentan waktu ini. bentuk-bentuk yang dilakukan adalah seperti pemaksaan perempuan untuk melakukan stripping, pelecehan seksual dan melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan.

This misrecognition was combined with popular techniques (such as stripping, sexually abusing, and raphing detainees) that were employed to shame and humiliate victims. Thus, Maria, who had engaged in clandestineactivity, was detained on several occasions. She suffered a variety of tortures including being beaten and burnt and she experienced the miscarriage of her child. Over the course of three months she was placed (along with two other women ) in a toilet-less ‘iron cell’, which was a small, completely dark space surrounded with iron. The three women were stripped naked and continually photographed. These photographs were to be passed and swopped around the Indonesia n military; and much like ‘cigarette cards’, they became tokens of service with in perpetrating units (Stanley, 2009).

Kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk viktimisasi yang terjadi saat konflik di Timor Timur. Perempuan merupakan korban yang mengalami pelecehan seksual. Dalam gambaran diatas, mereka mengalami pelecehan seksual oleh pihak militer Indonesia. Hal ini merupakan gambaran yang mennujukkan bahwa dalam konflik Timor Timur ini terdapat pelanggaran HAM.

Paparan diatas menunjukkan bahwa setidaknya kita bisa belajar pada konflik yang sudah terjadi sebelumnya. Banyak hal yang dapat kita maknai dari terjadinya konflik ini. Salah satunya adalah bahwa penanganan pelanggarana HAM yang hampir terjadi pada setiap kasus konflik belum ditangani sepenuhnya oleh pemerintah. Adanya pembiaran oleh pemerintah terhadap kasus-kasus konflik yang berujung pelanggaran HAM menunjukkan bahwa pemerintah belum sensitif terhadap korban-korban konflik ini.

Kita hanya bisa berharap bahwa pemerintah bisa mengatasi konflik semacam ini dan paham terhadap pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Ketika pola konflik saat ini sudah mulai berubah, pemerintah juga harus sensitif terhadap hal itu. Adanya tindakan yang tidak merepresi justru menunjukkan tidak adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah. Semoga harapan ini dapat terwujud, dan bukan sebaliknya, pemerintah yang menjadi pelaku kekerasan.

Sumber:

Buku Timor Timur Satu Menit Terakhir (CM Rien Kuntari)

Buku Pembantaian Timor Timur (Joseph Nevins)

Buku Timor Timur THE UNTOLD STORY (Kiki Syahnakri)