Siapapun, dalam kontestasi Pilkada, akan merasa “canggung” dengan program kerja dan rencana yang memungkinkan untuk bisa dilakukan, dan itu tidak bisa dilakukan oleh dirinya sebagai pihak lawan. Program-program yang menjadi semangat dan pegejawantahan dari pro-rakyat dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat kecil menjadi salah satu kunci keterpilihan seseorang dalam kontestasi politik.
Sebagai calon yang datang dengan banyak program dan rencana, Anies Baswedan menjadi calon yang potensial meraup suara karena keberpihakan terhadap rakyatnya jelas. Keberpihakan ini menjadi kunci pertama, sehingga melahirkan agenda dan program yang jelas-jelas bersama rakyat. Bukan pembangunan yang enak dipandang mata, tapi sepi kreativitas dan menjadikan rakyat menangis karena semakin melarat.
Anies menyadari betul, bahwa banyak hal yang dikatakan tidak mungkin oleh banyak orang yang “menyerangnya”, tapi berdasarkan keyakinannya melalui berbagai analisa, itu mungkin dilakukan. Dalam konteks ini, kita bisa melihat, bahwa “penyerang” Anies menunjukkan kegugupannya; jangan-jangan program itu benar-benar bisa dilakukan.
Seperti ketegasan untuk menghentikan reklamasi. Kalau reklamasi tetap dilanjutkan, sebenarnya pemerintah itu berpihak pada siapa? Itu pertanyaannya. Apalagi hal ini didukung dengan fakta, bahwa ada banyak “hal aneh” dalam proses reklamasi. Banyak aturan yang diterobos. Iklan sudah kemana-mana, tapi kajian tentang amdal justeru baru akan dibicarakan ketika pembangunan sudah dilakukan. Belum lagi persoalan pembangunan lain, yang rupanya menabrak aturan dan perda yang diciptakan sendiri, seperti Kalijodo misalnya.
Tentang DP 0 rupiah, yang kemudian dianggap sebagai solusi gila. Padahal dalam banyak kesempatan, Anies sudah menjelaskan, bahwa semua itu sudah lengkap dengan legal opinionnya. Dalam beberapa kesempatan pula, Anies menyampaikan bahwa program itu sudah diperbincangkan dengan BCA. Secara konsep absurd, tapi secara “jangkar metafisis” ditakutkan oleh pihak lawan. Kenapa? Karena jelas, semangatnya adalah semangat untuk mempermudah rakyat Jakarta mempunyai rumah. Semangatnya jelas, adalah keberpihakan kepada rakyat.
Termasuk juga tentang KJP plus yang digunjingkan karena tidak mendidik rakyat Jakarta supaya lebih pintar. Padahal semangatnya jelas, adalah untuk menjadikan mereka yang masih usia sekolah, juga bisa ikut menikmati KJP Plus, termasuk sekolah dan lembaga pendidikan yang selama ini “terkucilkan” di mata pemerintah, seperti lembaga pendidikan keislaman, misalnya. persoalan tunai dan non-tunai pun menjadi polemik, padahal kalau sedikit mau membaca secara lengkap, semuanya sudah ada mekanisme yang bekerja.
Sedemikian rupa, program-program itu kemudian diviralkan sedemikian rupa, seakan-akan mengandung banyak kesalahan dan “menistakan” keterdidikan warga Jakarta. Itu bohong! Itu mimpi!, dan sederet kalimat lain yang mengindikasikan semua itu hanyalah bualan, tanpa mereka sadari, bahwa justeru dari situlah ketertarikan rakyat Jakarta mulai tersentuh, dan pada saat yang bersamaan, pihak sebelah mulai kehilangan akal untuk menjual programnya karena dimentahkan dengan kenyataan, bahwa calonnya adalah terdakwa dalam kasus penistaan terhadap agama.
Artinya, banyak program kerja dan janji kerja Anies yang diserang habis-habisan, justeru adalah program yang potensi kesuksesannya bisa dibaca dan itu menjadi salah satu jualan yang sangat laku di “pasaran”. Sementara pihak sebelah, mencoba dengan berbagai cara untuk menjual kerja dan prestasinya, tapi lagi-lagi mentok dengan kalimat akhir, “calonmu sudah menista agama kami, dan sekarang menjadi terdakwa!” Selesai. Pusing tujuh keliling mereka.
