Judul di atas adalah pendapat saya, seturut hadirnya keputusan PSSI, yang menolak rekomendasi TGIPF pasca Tragedi Kanjuruhan. Seperti diketahui, TGIPF pimpinan Menkopolhukam Prof. Mahfud MD telah merekomendasikan beberapa hal, termasuk pengunduran diri petinggi PSSI dan menyelenggarakan KLB PSSI sesegera mungkin.
Tujuannya jelas, yakni untuk mereformasi sepak bola nasional. Â Momennya pun tepat, Â karena Tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu tragedi stadion paling mematikan di dunia.
Momentum ini semakin sempurna, karena FIFA ikut turun tangan. Gianni Infantino, Presiden FIFA, bahkan berkunjung langsung ke Indonesia, dan menjamin Piala Dunia U-20 tetap diadakan di Indonesia. Datang juga delegasi dari Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) yang akan ikut membantu.
Baik FIFA maupun AFC awalnya sama-sama berkoordinasi intens dengan pemerintah. Di saat PSSI. pihak televisi dan PT LIB saling cuci tangan, pemerintah yang  justru sibuk bergerak.
Mulai dari mendatangi korban, memberi santunan, sampai melobi FIFA, pemerintah-lah yang paling banyak mengerjakan. Makanya, sempat ada harapan situasi akan segera lebih baik. Apalagi, setelah FIFA datang ke Indonesia, dan akan membantu proses transformasi sepak bola nasional.
Tapi, disinilah "plot twist" itu berawal. Entah apa yang terjadi di balik layar, FIFA justru terkesan seperti "mengkadali" pemerintah Indonesia. Mirisnya, itu terjadi setelah Presiden FIFA berdiskusi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.
Diawali dengan sajian acara "fun football" antara PSSI dan FIFA yang dianggap blunder, kejengkelan publik sepak bola nasional muncul, dan semakin kuat saat PSSI dengan pongahnya menolak rekomendasi TGIPF bentukan Presiden Jokowi.
Seperti biasa, mereka berpegang pada statuta, sehingga membuat upaya pemerintah langsung terlihat mentah begitu saja. Lebih lanjut, PSSI bahkan mengklaim, FIFA mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia, untuk membantu dalam pengadaan VAR.
Selama ini, penggunaan VAR di liga Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak dibahas. Tapi, PSSI sering menyebut kekurangan dana untuk merealisasikan.
Maklum, butuh biaya minimal puluhan sampai ratusan miliar rupiah, untuk bisa diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. Itu belum termasuk infrastruktur di stadion, dan pelatihan sumber daya manusia.
