Seiring mencuatnya fenomena Bjorka, berikut aksi-aksinya di dunia maya, beragam aksi dan reaksi turut meramaikan. Dari warganet yang pro-kontra, sampai aparat yang mulai sibuk melacak dan menangkap sejumlah nama yang diduga menjadi sosok sang hacker, meski belakangan dilepas karena ternyata salah tangkap.
Tentu saja, ini adalah sepaket respon wajar, karena informasi yang dibocorkan sang peretas tergolong sensitif dan menyangkut nama-nama besar di negeri ini.
Sejumlah spekulasi pun beredar seputar siapa Bjorka itu. Ada yang mengaitkannya dengan seorang eksil Indonesia (korban tragedi 1965) di Eropa Timur, merujuk pada unggahan di Twitternya (sebelum ditangguhkan).
Ada juga yang menyebutnya sebagai bagian dari operasi intelijen, sekaligus gerakan pengalihan isu atas kasus pembunuhan yang dilakukan seorang mantan petinggi polisi. Semua spekulasi itu ada sebagai kemungkinan, tapi belum ada yang terkonfirmasi kebenarannya.
Tapi, dengan aksi dan reaksi yang ada, seharusnya sudah mulai ada kesadaran soal situasi yang berkembang.
Ada masalah besar soal keamanan data pribadi masyarakat, yang tampaknya masih terus dibiarkan saja selama bertahun-tahun terakhir, seperti tak terjadi apa-apa.
Sudah ada banyak pesan spam dan penipuan yang merugikan masyarakat, tapi tak pernah ditangani sampai tuntas. Kepanikan baru muncul setelah banyak data pribadi petinggi negara yang bocor.
Sesuatu yang khas di satu negara, yang biasa memanjakan pejabat. Pantas saja, di saat anggaran negara defisit, menaikkan harga BBM selalu jadi solusi.
Makanya, masih banyak orang yang ingin jadi pejabat, sekalipun ia tidak layak. Gaji dan tunjangan tetap naik mengikuti angka inflasi, di saat beban hidup rakyat semakin berat. Benar-benar terbalik.
Mirisnya, kehebohan yang ada sekarang juga menunjukkan, seberapa rentan aspek keamanan siber nasional. Lebih jauh, ini juga menguak, seberapa parah inkompetensi Kemenkominfo, sebagai lembaga terkait.
