Seharusnya, ada yang merasa malu dan sadar. Apalagi, kata yang digunakan adalah kata makian paling merendahkan, untuk ukuran sebuah lembaga negara, yang seharusnya mengedepankan kecerdasan dan kemajuan.
Uniknya, apa yang kita lihat akhir-akhir ini seolah mengajak kita kilas balik, ke satu masa, dimana Indonesia pernah punya
Menkominfo dengan cara pandang tak kalah ajaib.
Disebut demikian, karena sang menteri dengan gagahnya sempat melontarkan pertanyaan, "Internet cepat buat apa?", justru pada saat negara lain giat membangun koneksi internet cepat.
Hasilnya memang tidak langsung terasa saat itu juga, tapi menjadi satu nilai minus cukup besar di masa depan, yakni kecepatan internet yang relatif santai.
Berdasarkan rilis Speedtest Global Index per Juli 2022, kecepatan rata-rata Internet seluler Indonesia 25,47 mbps) berada di posisi 107 dari 140 negara. Untuk kawasan Asia Tenggara, peringkat Indonesia bahkan berada di posisi paling buncit di daftar ini.
Sementara itu, dalam hal kecepatan broadband, Indonesia berada di peringkat 120 dari 182 negara, dengan kecepatan rata-rata 33,65 mbps). Untuk ukuran Asia Tenggara, catatan ini hanya lebih baik dari Timor Leste, Myanmar dan Kamboja.
Masalah inilah, yang membuat investor asing kadang berpikir ulang, untuk masuk ke Indonesia. Sudah koneksi internetnya santai, birokrasinya ribet juga. Ruwet.
Dengan alur berpikir sangat ajaib seperti ini, rasanya Kemenkominfo layak jadi satu keajaiban dunia. Karena, baru kali ini ada lembaga yang keterbelakangannya diakui oleh ahli. Bukan main.
Belakangan, seiring naiknya angka persentase tarif pajak dan harga BBM, yang hampir pasti diikuti kenaikan harga-harga kebutuhan di berbagai lini, terselip sedikit rasa tidak rela, setelah melihat sepak terjang Kominfo, khususnya belakangan ini.
Ini masih belum termasuk tingkah wakil rakyat yang justru membuat pesta ulang oleh kecil-kecilan, di saat demo menolak kenaikan harga BBM sedang marak. Melihat tunjangan mereka yang besar dan gaji yang tak pernah kena potong, bahkan cenderung naik, ini jelas membingungkan.
Penyebabnya, di saat anggaran negara cekak, pemerintah justru menambah beban rakyat. Meski pemerintah rutin menyesuaikan angka UMR secara berkala, upah tenaga kerja kadang malah bisa turun seenaknya, akibat kena penyesuaian.
