Menyusul viralnya kasus klitih yang memakan korban jiwa di Yogyakarta baru-baru ini, ada banyak pendapat yang muncul tentangnya. Audiensnya bukan hanya di tingkat daerah, tapi sudah tingkat nasional.
Sebagai seorang ber-KTP Sleman, Yogyakarta, yang secara total sudah belasan tahun tinggal di sini, sebetulnya saya tidak kaget, bahkan cenderung malas membahasnya. Maklum, masalah satu ini sudah ada sejak lama, terjadi berulang, dan progresnya cenderung begitu-begitu saja.
Ada kasus, tapi tak ada penindakan dengan efek jera, karena para pelaku klitih masih dibawah umur. Ditambah lagi, aksi kriminal ini hanya dianggap sebagai "kenakalan remaja".
Tapi, pada akhirnya saya memutuskan untuk menulis soal masalah lawas ini, karena ada kesan tumpang tindih, antara pendapat Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pihak terkait soal penanganan klitih.
Saya sebut demikian, karena di saat sang gubernur dengan tegas menginstruksikan tindakan sesuai hukum yang berlaku, pihak lainnya malah mencoba bermain logika, yang lebih layak disebut "logika ajaib".
Soal penindakan sesuai hukum pada pelaku klitih, pro kontra sudah pasti muncul. Maklum, ini menyangkut masa depan generasi muda.
Masalahnya, jika aksi klitih yang dilakukan sampai memakan korban jiwa, jelas harus ada tindakan tegas. Apalagi, tindakan ini dilakukan secara acak, hanya untuk unjuk eksistensi.
Jika masih dibiarkan saja, itu sama saja dengan membiarkan jiwa-jiwa berkecenderungan psikopat tumbuh subur, di tempat yang ironisnya dikenal masyarakat daerah lain, sebagai daerah dengan masyarakat berkarakter kalem.
Apa karakter kalem itu masih mau dibanggakan, jika klitih masih saja dibiarkan merajalela?
Di sisi lain, saya juga agak terheran-heran dengan "logika ajaib" yang dipakai pihak terkait, dalam hal ini Pemda dan Polda, terkait tindakan tegas untuk aksi klitih.
