Setelah setahun lebih pandemi virus Corona melanda Indonesia, satu hal yang mulai mengakrabi masyarakat adalah kebijakan pemerintah yang cukup rajin bergonta-ganti nama.
Ini jadi satu kearifan lokal yang unik, karena di saat negara-negara lain kompak menerapkan lockdown, entah total maupun parsial, di sejumlah kesempatan, pemerintah Indonesia justru terkesan sangat mengharamkan penggunaan kata lockdown.
Sebagai gantinya, muncul beberapa kebijakan dengan berbagai nama. Mulai dari PSBB, PSBB Transisi alias New Normal, PSBB ketat, PPKM, PPKM Darurat, sampai yang  paling gres PPKM Level 4.
Banyak warganet yang menyebut rentetan kebijakan ini sebagai "lockdown low budget", karena pemerintah tak menjamin penuh biaya hidup masyarakat. Ada bansos untuk masyarakat kelompok rentan, tapi ternyata ada oknum pejabat nakal yang kedapatan korupsi, meski sampai sekarang belum jelas apa vonisnya.
Saya sendiri lebih suka menyebut rentetan kebijakan ini sebagai "kebijakan rasa skripsi" dengan revisi tiada henti, karena terus berubah nama.
Jika diibaratkan skripsi, judulnya seperti "PSBB", lalu berubah menjadi "PSBB Revisi", "PSBB Revisi Fix", dan "PSBB Revisi Fix Banget", saking seringnya mendapat revisi. Mungkin, dosen pembimbing skripsinya memang "killer".
Perubahan nama ala file skripsi itu mungkin sudah terlalu mainstream. Jadi, pemerintah lalu menggunakan level saat PPKM Darurat diperpanjang, dengan sejumlah kelonggaran. Hasilnya, muncul PPKM Level 4. Seperti menu ayam geprek.
Mungkin, pembuat kebijakan ini memang mendapat inspirasi nama kebijakan, saat sedang makan ayam geprek pedas Level 4. Atau, jangan-jangan ide ini datang saat makan Boncabe, yang terkenal punya puluhan level pedas.
Untungnya, ide nama itu bukan datang saat sedang nonton video mukbang alias makan besar. Kalau sedang nonton mukbang, mungkin namanya jadi "PPKM Mini Jumbo", "PPKM Super Jumbo", atau "PPKM Super Duper Jumbo".
 Benar-benar "out of the box".
Dulu, presenter kondang Tukul Arwana pernah menggunakan nama "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata" pada acara talk show nya. Kalau pola penamaan ini dipakai untuk PPKM (menjadi "PPKM" dan "Bukan PPKM"), pemerintah bisa kena semprit KPI, karena melakukan strategi "copy paste".
Seandainya ide itu datang dari nonton film superhero, namanya akan jauh lebih berwarna. Ada "PPKM Begins", "PPKM Returns", "PPKM Homecoming", "PPKM Far From Home", "PPKM Civil War", atau "PPKM End Game". "PPKM The Movie" atau "PPKM Shippuden" juga bisa jadi pilihan, kalau ide namanya datang saat nonton anime.
Kalau ide nama kebijakan PPKM datang dari grup musik favorit, hasilnya mungkin bisa lebih ajaib. Ada "PPKM48", "The PPKM-ers", "PPKM On 7", atau "Trio PPKM".
Berhubung sekarang sinetron lokal sedang digandrungi sebagian emak-emak di Indonesia, mungkin penerapan PPKM akan bisa lebih efektif, kalau dipadukan dengan nama sinetron favorit. Misalnya, "Ikatan PPKM", "Ter-PPKM", "PPKM Oh PPKM", "PPKM Level 4 Bukan PPKM Biasa".
Dengan nama-nama sefamiliar itu, rasanya tak sulit membuat masyarakat menjadi tertib, karena emak-emak ikut dilibatkan. Menurut legenda, "The Power of Emak-Emak" sudah terbukti membuat lampu sein kanan belok ke kiri. Mantap jiwa.
Di masa pandemi ini, kreativitas pemerintah dalam hal mengganti nama kebijakan memang istimewa. Semakin panjang masa pandemi, rasanya akan semakin sering  nama kebijakan berganti. Apapun namanya boleh, asal jangan "lockdown". Mahal cuy.
Jujur saja, dari sekian banyak kebijakan pemerintah semasa pandemi Corona, semua pasti punya maksud baik, karena bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Tapi, berganti nama kebijakan sebanyak apapun akan percuma, jika ketertiban masyarakat masih lemah, dan kebijakan yang ada masih belum sepenuhnya mampu menjangkau mereka yang sangat membutuhkan.
Semoga pandemi usai, tanpa harus menunggu sampai suara serak Doraemon menjadi semerdu suara Eva Celia.
