Judul di atas mungkin terdengar frontal, tapi itulah yang nyata-nyata terjadi di Jakarta. Terlebih, setelah Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta, kembali mencanangkan kebijakan PSBB, per 14 September 2020.
Kebijakan "rem darurat" ini diambil, karena angka penularan virus Corona malah meningkat tajam, pada masa PSBB Transisi .
Melihat prosesnya, maka PSBB Transisi adalah sebuah ironi. Banyak orang menyebutnya sebagai periode "New Normal", seperti yang terjadi di banyak negara.
Bedanya, jika di negara lain situasinya cenderung menjadi lebih baik, di Jakarta situasi malah makin mengkhawatirkan. Ironisnya, "New Normal" malah lebih "sukses" saat menjadi satu jargon promosi atau nama produk populer.
Memang, ada protokol kesehatan, tapi, protokol itu tak diterapkan secara konsisten. Ada banyak kompromi dan celah pelanggaran yang selalu bisa dimanfaatkan. Hasilnya? Ya sudahlah.
Dari istilahnya saja, "New Normal" sukses menghasilkan penerapan yang kacau di lapangan, karena tidak ada interpretasi utuh dan seragam atasnya, termasuk interpretasi ekstrim "New Normal" sebagai "keadaan normal".
Di sinilah "New Normal" terkesan seperti sebuah mitos, antara ada dan tiada. Jadi, wajar jika akhirnya ia benar-benar menjadi sebuah mitos, saat PSBB akhirnya kembali diterapkan.
Kasarnya, "New Normal" adalah sebuah mitos lelucon memalukan, karena ia justru memperburuk keadaan, alih-alih mengontrol dan memperbaiki keadaan.
Apa gunanya ada "New Normal" jika situasi memburuk dan harus kembali PSBB? Rasanya, ini seperti kembali masuk SD setelah lulus SMP.
Entah kebuntuan macam apa yang sudah ditemui para pengambil keputusan ini. Tapi, apa yang terjadi justru menunjukkan, "New Normal" adalah fase transisi menuju masalah gelombang kedua.
