Amerika Serikat Sedang Main Catur?

"Amerika Serikat telah memastikan mencabut larangan atas kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayahnya. Mereka menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot (sudah diperbolehkan) untuk melanjutkan kunjungannya ke AS," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (23/10).

Kita patut bertanya-tanya ada apa dengan larangan tersebut terhadap Panglima TNI? Padahal Panglima akan berkunjung ke AS atas undangan dari Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS), Jenderal Joseph F. Dunford untuk menghadiri Chief of Defense Conf. on Countering-Violent Extremist Organizations.

Adalah suatu keharusan bagi pemerintah Indonesia meminta penjelasan kepada Presiden AS Donald Trump tentang alasan apa larangan tersebut diterbitkan sekaligus mengajukan protes keras kepada AS karena tindakan tersebut telah mempermalukan pejabat Indonesia. Larangan tersebut bukan hanya menyangkut kehormatan seorang Gatot Nurmantyo tetapi menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia, tidak dapat menerima begitu saja pernyataan pencabutan larangan dan pernyataan permohonan maaf dari Kedubes AS.

Terlepas apa pun alasan larangan masuk ke AS kepada Panglima TNI telah dicabut kemudian bisa melawat ke AS, namun rumor mulai bergulir dan dikait-kaitkan dengan politik dalam negeri Indonesia. Apakah AS bermain catur?

Telah menjadi rahasia umum AS sebagai negara adidaya memiliki kepentingan politik dan ekonomi di berbagai negara di dunia terlebih Indonesia. Negara AS memiliki skenario yang sangat apik mempengaruhi politik dan ekonomi di setiap negara, kalau boleh disebut teori adu domba antar pejabat tinggi di suatu negara, antar elite politik dan/atau mengadu-domba antara rakyat dengan pemerintah suatu negara, apalagi bila suatu negara tersebut akan menyelenggarakan hajatan suksesi seperti Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Repbulik Indonesia Tahun 2019 mendatang secara serentak.  

Dari kacamata politik, larangan terhadap Panglima TNI, pertama, dapat dilihat sebagai upaya AS memperlihatkan ketidak-sukaannya kepada Presiden Jokowi karena berani mengutak-atik saham PT. Freeport Indonesia, menyemai semangat Soekarnoisme "BERDIKARI" dan pemerintah Indonesia sangat dekat dengan pemerintahan China, rival AS dalam penguasaan ekonomi, tehnologi dan pertahanan dunia.

Melihat kepentingan AS yang begitu besar terlebih pemerintahan Donald Trump yang begitu ambisius itu, AS mencoba memainkan caturnya dengan mengesankan Gatot Nurmantyo seseorang yang tidak diinginkan di AS, karena AS sangat faham bahwa jargon anti AS berikut jargon anti asing, anti kapitalis dan anti neo liberalisme sangat laku keras sebagai komiditi politik di Indonesia. Sementara Jokowi akan dikesankan sebaliknya.

Kedua, baru-baru ini Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta merilis dokumen peristiwa G30S/PKI sebanyak 30 ribu halaman. Terlepas kebenaran dokumen tersebut harus dilihat dan ditinjau secara menyeluruh, namun pemerintah AS mau mendulang dua reaksi sekaligus, yakni: bergulirnya desakan kepada Jokowi untuk membuka peristiwa G30S/PKI oleh lembaga-lembaga advokasi HAM dan dilain pihak munculnya reaksi penolakan dari berbagai kalangan dan TNI. Harapan dari skenario itu adalah menciptakan keadaan dimana Jokowi menjadi musuh bersama.

Ketiga, dengan kondisi demikian, maka AS akan leluasa menciptakan figur baru sebagai calon presiden alternatif yang menurut AS sejalan dengan kepentingannya. Mungkin saja nanti, oleh AS sendiri melalui berbagai propaganda  akan muncul penguatan issu pribumi dan non pribumi, anti asing dan pro asing, nasionalis atau pro kapitalis dan neo liberalisme.  

Dari ketiga hal diatas, saya sangat percaya kepada Presiden/Wakil Presiden, pimpinan partai politik, petinggi TNI/Polri, organisasi keagamaan dan seluruh rakyat Indonesia tidak mudah diadu-domba dan dipecah-belah dengan berbagai skenario oleh negara mana pun. Sudah saatnya kita tegak kepala menghardik setiap upaya yang memperkeruh keadaan dalam negeri Indonesia.

Saya sangat bangga sebagai warga negara Indonesia  bila pemerintah Indonesia melayangkan protes keras dan meminta penjelasan secara terang benderang kepada Presiden AS Donald Trump perihal larangan kepada Panglima TNI karena telah merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Minta maaf saja tidak cukup.

Jakarta,  23 Oktober 2017

Yosafati Waruwu (Yos)

Ketua Umum SBNI