Apakah setiap media yang beritakan Ahok berarti bentuk dukungan? Jawabannya belum tentu. Ada yang beritakan Ahok semata-mata untuk penglaris media saja, khusus untuk media online, agar banyak pengunjungnya. Itu saja. Tak lebih. Setidaknya, itu diakui pemimpin redaksi sebuah media online besar di tanah air. Pengakuan itu saya dapatkan dalam sebuah diskusi di Wisma Antara, Jakarta. Mereka memberikatan Ahok semata-mata karena masyarakat tertarik dengan membaca “omongan” dan “kelakuan” tokoh kita yang satu ini. Bukan sebuah dukungan politik.
Dasarnya orang tertarik. Entah Ahoker yang cinta buta terhadapnya, maupun masyarakat yang kritis terhadap kebijakannya. Semua berpotensi membaca berita tentang Ahok. Kenapa media, bahkan hampir semua melakukannya? Yang pasti, semua itu semata-mata demi banyaknya pengunjung yang datang. Dampak positifnya, pengiklan datang dengan sendirinya. Walaupun memang ada satu dua media yang tak hanya sekadar itu, tapi jelas memberikan dukungan politik kepada Ahok sehingga jadi media partisan semacam Metro TV atau Berita Satu.
Bagi pemilik media, tentu saja beritakan Ahok menguntungkan secara ekonomi. Tapi, bagi reporter di lapangan, hanya memberitakan “Jurnalisme Omongan” Ahok tentu saja sangat menjengkelkan. Belum lagi, ketika Ahok berbicara dengan lewat media kata-katanya meluncur tak teratur, sering kata-katanya banyak yang ruwet sehingga menyulitkan sang reporter menuliskannya. Bagi editor, juga mesti ada tambahan kerjaan, memberikan konteks dan penjelasan omongan Ahok.
Biasanya, dengan memberikan tambahan konteks lewat tanda “Kurung Tutup”. Contoh berita dengan judul “Ini Kata Ahok Soal Macet Parah di Pancoran” (Detik/13/42017) komentarnya “Tapi kita kan (bukan bicara) kepilih nggak kepilih, kita bicara mengatasi masalah atau tidak,” tutupnya. Berita dengan judul “Istigasah Kebangsaan Nahdliyin Dipermasalahkan” (Kompas/16/2/2017), Ini Kata Ahok” komentarnya “”(Acara) itu memang bukan PWNU atau GP Ansor (yang selenggarakan). Itu cuma keluarga NU, kumpul saja mereka, bukan atas nama PBNU atau PWNU kok,” kata Ahok.
Masalahnya sekarang, kenapa media masih saja tetap memberitakan Ahok? Betapapun “hancur” komentarnya? Dalam studi media, Kita bisa melihatnya dari kajian ekonomi politik media. Persaingan dunia media saat ini, khususnya media online memang sangat sengit. Kita memasuki era pers yang bebas (liberal). Dalam logika liberal, pers tidak lagi semata-mata punya idealisme tertentu.
Dulu, iedealisme media adalah memperjuangkan kemerdekaan pada masa pers sebelum Indonesia terbebas dari penjajah. Bagaimana dengan sekarang? Pers kita sekarang adalah sebuah industri. Mendirikan media tak luput dari tujuan meraih keuntungan ekonomi. Maka lahirlah apa yang dikenal dengan market-driven journalism. Di mana jurnalisme sekadar berorientasi ekonomi, asal banyak orang tertarik. Praktik jurnalisme yang hanya bertujuan melayani pasar.
Alih-alih menjadikan jurnalisme sebagai pengabar fakta isu-isu publik yang penting dalam rangka kesejahteraan warga, yang ada hanya mengubar sensasi, kontroversi. Sialnya, hanya melalui pemberitaan “Jurnalisme Omongan” seorang tokoh saja seperti Ahok itu. Hasilnya apa? Berita sampah berkualitas rendah (Junk News)
Kenapa media tetap melakukannya? Sebab mereka memandang pembaca hanya sebagai “Customer”. Dalam media online, yang penting mereka mengklik beritanya terlebih dahulu. Sebatas itu. Orientasinya hanya sebatas ini. Padahal, dalam era media sosial dengan masyarakat yang semakin terdidik dan teredukasi ini, sangat mudah menilai apakah media hanya mengabdi kepada logika ekonomi, ataukan mereka benar-benar menjadikan media sebagai ujung tombak pencerdasan publik.
Lihatlah misalnya berita-berita di Detik tentang Ahok. Alih-alih mencerdaskan publik, yang ada kemudian sekadar dibaca dan menjadi arena saling serang dengan pro dan kontra di kolom komentarnya. Itulah wajah media kita saat ini. Dan Ahok sebagai sekadar obyek penglaris medianya. Kemunculan Ahok di media online hanya sebatas itu. Tak lebih. Itu sebabnya, segala sensasi, komodifikasi, kontroversi seputar Ahok dan pemberitaan-pemberitaan tak penting lainnya harus segera dihentikan. Meminta media untuk menghentikan praktik jurnalisme semacam ini mungkin sulit. Tapi, kita dengan kesadaran kritis bermedia bisa melakukannya.
Bagaimana caranya? Dengan menyaring berita ketika membaca. Saat judul beritanya bombastis dan tidak penting. Dalam arti tak menyangkut kepentingan atau kebijakan publik maka abaikan. Sudah saatnya kita kesampingkan berita-berita yang sifatnya personal, privat, sebab untuk apa kita mengetahuinya? Tidak berguna sama sekali. Kita perlu mengesampingkan berita atau informasi yang menarik tapi tidak berguna bagi kita setelah membacanya.
Usaha dan sikap kritis media dengan cara semacam ini memang perlu terus dilatih. Tapi, pelan-pelan bisa berdampak positif bagi diri kita sehingga tidak sekadar dipandang sebagai “Customer” oleh industri media, tapi kita bisa memberdayakan diri sendiri sebagai “Netizen” yang kritis dan bisa memprioritaskan diri “menyantap” berita, informasi berbobot dan berkualitas saja. Inilah cara paling sederhana menolak kuasa media yang merugikan kita. [yons achmad/pengamat media)
