WNA Jadi Bupati di Sabu Raijua NTT, Lalu?

*Setelah dua jam berdiskusi tugas kuliah mengenai "penelitian pengembangan" pada desa wisata di NTT. Teman saya bernama Erick menyarankan baca berita di salah satu media daring NTT terkait pemberitaan WNA yang jadi Bupati. Setelah baca berita tersebut, secara spontan saya mendeskripsikan bahwa NTT  adalah "Rumah Kewarganegaraan Dunia".

Sikap spontanitas ini saya dalami lagi. Apa sih dasar hingga  saya menilai bahwa NTT sebagai Rumah Kewarganegaraan Dunia? Well, I got it. Pada tataran ini saya harus sadar diri, bahwasannya saya tidak kompeten membedah isu-isu politik.Tapi sekurang-kurangnya sebagai warga Negara dan mahluk sosial saya harus peka pada masalah apapun termasuk isu sosial dan politik.

Yang terpenting adalah dasar penilaian NTT sebagai Rumah Kewarganegaraan Dunia terjawab. Secara bersamaan pertanyaan dari kompasiana saya ulas dan jawab di sini. Tulis kompasiana "Seandainya WNA ada yang menjadi pejabat di Indonesia, kira-kira bagaimana jadinya ya? Akankah lebih baik atau justru malah kacau?

NTT dan Rumah Kewarganegaraan Dunia

Reaksi alamiah saya ada benarnya.  NTT (baca; Kabupaten Sabu Raijua) sudah menjadi rumah bagi siapapun di dunia ini. Terpilihnya Orient Patriot Riwu sebagai bupati di Sabu Raijua merupakan indikasi kehendak umum.

Pada fase ini saya teringat kembali refleksi dari Rousseau "Apa itu kehendak umum?" Kehendak umum merupakan persoalan yang sangat fundamental dalam pemikiran Rousseau. Kehendak umum selalu benar dan selalu memelihara kesejahteraan umum.

Untuk menjelaskan hal ini ia membuat distingsi antara kehendak setiap orang dan kehendak umum. Kehendak umum terarah kepada kepentingan umum dan bernilai universal, sedangkan kehendak setiap orang bernilai partikular  dan terarah kepada kepentingan privat (Betts, 1994:66)

Jadi, dalam pandangan amatir saya masyarakat Sabu Raijua sudah terbuka. Mereka melihat bahwa siapapun yang hendak berkompetisi di panggung politik jika niatnya baik pasti akan dipilih (menang). 

Secara sederhana saya berpikir bahwa terpilihnya Orient pada pilkada di Sabu Raijua merupakan penjelmaan dari kehendak umum. Yahh, saya tidak masuk pada apa motivasi (secara privat) sang yubilaris naik ke panggung politik. Ringkasnya, tentu dengan maksud baik dan mulia.

Respek Terhadap Otonomi Setiap Negara dan(mungkin) Daerah 

Jika sebelumnya saya tidak menyinggung soal aturan, maka tahapan ini adalah bagiannya. Mengakui otonomi setiap Negara berarti mengakui kebebasan setiap Negara untuk menentukan cita-cita warga yang membentuk sebuah. Negara.Pengakuan otonomi setiap Negara mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

Usaha untuk mencapai cita-cita bersama dalam suatu Negara adalah hak setiap Negara. Selanjutnya eksistensi sebuah Negara bukan pemberian atau donasi dari Negara lain, tetapi merupakan kesatuan manusia yang memiliki wilayah tertentu dengan latar belakang historis tertentu (Lega. 2016. Filsafat Politik Kant dan Relevansinya Bagi Perlindungan Martabat Manusia, Vol 8 No. 1, Januari 2016, pp. 20-40).

Pada pemikiran dan kutipan tersebut saya melihat bahwasanya pemerintah (baca: Negara), bupati terpilih di Sabu Raijua (Orient Riwu Kore), partai pengusung, sama-sama tidak menghargai hukum dan aturan yang berlaku. Khususnya stakeholder terkait hingga pada akhirnya kejanggalan ini muncul di ruang publik.  Okee, walaupun masalah ini sedang diproses oleh pihak-pihak yang berwajib.

Kritik Hubungan Moral dan Politik

Pada bagian yang teramat sensitif ini, saya coba mengutip pemikiran filosofis Immanuel Kant. Hal-hal yang terlintas dalam pikiran menyebut nama Kant adalah "kritik, politik, martabat dan moral". Pada fase ini saya tidak masuk untuk menjelaskan secara detail pemikirannya.

Intisari hubungan moral dan politik seperti  kutipan ini "Politik adalah sebuah sfer yang berurusan dengan hal publik. Para politisi yang secara spesifik dan intensif berkecimpung dalam politik, hendaknya memiliki kejelian dan kecermatan dalam mencari kemungkinan-kemungkinan terbaik dalam menata urusan-urusan publik. 

Kejelian dan kecermatan ini harus dilandasi oleh moralitas. Moralitas harus menjadi basis bagi semua kebijakan publik. Moralitas mengarahkan setiap tindakan politisi. Dengan demikian politisi bukan hanya mengandalkan kecermatan dalam urusan publik, tetapi lebih dari itu harus bersikap jujur" (Lega. 2016. Filsafat Politik Kant dan Relevansinya Bagi Perlindungan Martabat Manusia, Vol 8 No. 1, Januari 2016, pp. 20-40)

Dengan pemikiran tersebut, saya melihat bahwa dengan pertimbangan etika dan juga moral, Orient Riwu Kore pada hemat saya tidak cocok jadi pemimpin di Sabu Raijua. Karena terbukti di ruang publik statusnya sebagai Warna Negara Amerika dan secara bersamaan dia terpilih sebagai pejabat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sabu Raijua

Seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa saya tidak kompeten dalam membedah isu-isu politik. Pada  level tertentu kita tentu berterima kasih dan menaruh hormat kepada rakyat di Sabu Raijua bahwa gagasan kewarganegaraan dunia sudah terlihat di sana. Gagasan ini menunjukan semua manusia sama, tanpa mempermasalahkan SARA. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tertentu di muka bumi.

Pada renungan tertentu, warga Sabu Raijua terlalu dini menerapkan gagasan warga dunia. Karena pada prinsipnya untuk menduduki posisi tertentu harus mengikuti hukum dan aturan yang berlaku. Kita semua menyadari bahwa secara pribadi Orient Riwu Kore bisa saja adalah orang yang rendah hati, pekerja keras, baik, tujuannya mulia. Maka, saya dan netizen lainnya terlalu dini menilai Orient Riwu Kore tidak cocok memimpin di Sabu Raijua. Pada gilirannya, mari kita lihat seperti apa nasib sang yubilaris dan perpolitikan di Indonesia? Saya lanjut kerja tugas kuliah dulu!