Di mana lumbung suara Rizal Ramli jika mantan Menko Kemaritiman itu benar-benar menjadi salah satu peserta pilkada DKI Jakarta 2017? Nothing! Rizal Ramli (selanjutnya ditulis RR) hanya mungkin mendapat suara jika posisinya head to head dengan petahana Basuki Tjahaja Purnama. Logika Eko Patrio ternyata lebih “hidup” ketika menjadi juri acara stand-up comedy di TV dibanding dalam mengambil keputusan politik.
Kepastian dukungan Partai Amanat Nasional disampaikan langsung Ketua DPW PAN DKI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Meski Eko tidak mengatakan mengusung, dan lebih memilih kata “men-support” seperti dikutip di sini, namun publik meyakini sikap DPW PAN hampir final terkait kontestasi pilkada DKI. Bagi Eko, juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mengusung RR jauh lebih ‘aman’ dibanding mengusung calon lain. Artinya, dengan dua kursi yang dimiliki di DPRD DKI, PAN bersikap realistis sehingga ‘mengutus’ RR untuk mencari mitra koalisi.
Dalam konstelasi politik DKI kekinian, PAN- yang sudah diancam akan “obok-obok” oleh Amien Rais jika mendukung Ahok, lebih memiliki “harga diri” jika mengusung RR, dibanding jika ikut-ikutan mendukung Yusril Ihza Mahendra atau pun Sandiaga Uno. Setidaknya PAN tampil menjadi partai pertama yang mengusungnya sehingga jika RR benar-benar mampu mencari mitra koalisi, PAN akan berdiri di depan sebagaimana posisi Partai Nasdem di kubu Ahok.
Tetapi jika dasar kalkulasinya kemenangan, apa yang dilakukan Eko dan jajaran pegurus PAN lainnya, jelas sebuah blunder yang memalukan. Sebab dihitung pakai kalkulator merk apapun, RR tidak memiliki peluang untuk menang di pilkada DKI, dengan catatan pesertanya lebih dari dua pasangan. Jangan bandingkan dengan Yusril, head to headlawan Sandiaga Uno saja pasti terjungkal. Inilah stand up comedy Eko Patrio yang paling tidak lucu!
Mari kita lihat potensi suara untuk RR. Kemunculan RR saat didapuk menjadi Menko Kemaritiman oleh Presiden Joko Widodo, sempat menjadi bagian dari titiik-titik simpul harapan masyarakat. Terlebih RR sempat ‘mengepret’ Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, dan terakhir menghentikan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, khususnya Pulau G. Tidak berlebihan jika sebagian masyarakat sempat meyakini RR ‘dipasang’ Presiden Jokowi untuk mengimbangi poros ekonomi Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Perseteruannya secara terbuka dengan Menteri ESDM (saat itu) Sudirman Said terkait pengerajaan Blok Masela yang kaya dengan gas bumi, membuat Presiden Jokowi ‘gerah’. Meski usulan RR yang akhirnya diterima oleh Presiden, namun saat itu publik sudah menduga RR bakal terpental dari kabinet.
Puncaknya ketika RR secara frontal menghentikan aktifitas reklamasi Pantai Utara. Ahok berulangkali menemui Presiden dan jawabannya sudah dimahfumi. RR dicopot, digantikan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang pro reklamasi.
Dengan modal kepretan selama kurang lebih enam bulan, apakah RR sudah mampu meninggalkan jejak manis di hati masyarakat Jakarta? Terlalu dini menggunakan parameter “terima kasih” warga yang menolak reklamasi, khususnya nelayan di utara Jakarta, sebagai tolok-ukur elektabilitasnya. RR terlalu gede rumongso jika beranggapan kepretannya telah mematik simpatik warga. Sebab tidak sedikit yang menilai, langkah RR saat menghentikan reklamasi tidak lebih dari pencitraan. Buktinya, setelah tidak menjabat sebagai Menko Kemaritiman, RR belum (sekedar tidak mengatakan tidak) melakukan upaya lain untuk memastikan proyek reklamasi dihentikan untuk selamanya.
Bagaimana dengan warga di belahan lain di Jakarta? RR memiliki PR yang jauh lebih berat dibanding Sandiaga Uno maupun Yusril dalam hal membangun keterkenalan diri. Belum banyak warga Jakarta yang ‘mengenal’ RR. Jika hanya sekedar nama, mungkin sebagian besar warga Jakarta sudah pernah mendengarnya. Tetapi mendengar nama bukan berarti mengenal orangnya. Jika diasumsikan pemilih Jakarta sangat rasional, maka hal pertama yang akan dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum menjatuhkan pilihan pada kandidat dalam kontestasi pilkada adalah mengenalnya.
Dengan gambaran seperti itu, (andai) keikutsertaan RR dalam kontestasi pilkada Jakarta tidak lebih dari kekonyolan alias lawakan di pagi hari yang sangat-sangat tidak perlu. Enam bulan waktu yang tersisa sebelum hari “H”, tidak cukup untuk “menjual diri” kepada warga DKI, sekali pun dipoles oleh lembaga konsultan politik kelas wahid. Daripada buang-buang uang, waktu dan energi, lebih baik RR fokus mengadvokasi warga yang menolak proyek reklamasi Pantai Utara Jakartya yang akan “dihidupkan” kembali oleh LBP.
salam @yb
