Bareskrim Polri menolak laporan yang dilayangkan Relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center) terhadap bakal calon presiden (bacapres) Anies Rasyid Baswedan. Sikap kepolisian layak mendapat apresiasi karena berani menolak upaya yang patut diduga sebagai kriminalisasi politik.
GP Center melaporkan Anies terkait pernyataan politiknya. Menurut Anies pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo kalah dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejumlah lawan politik, termasuk media daring kompas.com, menyebut klaim Anies tidak benar. Kompas menulis beritanya hanya berdasar data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Padahal data yang dikutip Anies berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang tidak disanding dalam pemberitaan yang sama.
Dalam pemberitaan lebih lanjut, diketahui, data yang dikutip Anies tidak sepenuhnya salah. Menurut Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, hanya kesalahan interpretasi dalam memahami data BPS. Sebab ribuan kilometer jalan provinsi di era SBY hasil perubahan dari jalan provinsi, bukan sepenuhnya jalan baru. Artinya tetap ada penambahan panjang jalan nasional secara signifikan, sekali pun bukan jalan baru.Â
Dalam konteks politik, pernyataan demikian bukan tindak kriminal. Sama seperti pernyataan "sudah mengantongi 11 ribu triliun", atau "punya data kebocoran 500 triliun" yang ramai menjelang pilpres sebelumnya. Forum yang tepat untuk "mengadili" adalah lembaga publik yang independen sehingga dapat menafsirkan secara jernih dan komprehensif. Bukan dicuplik sepotong-sepotong demi membenarkan satu pihak dengan tujuan mendiskreditkan pihak lain.
Terlepas dari itu, sikap kepolisian sudah sangat tepat dengan menolak laporan yang dibuat GP Center. Sebab tidak perlu "lembaga survei" untuk memahami bahwa laporan itu bermuatan politik. Pasalnya, GP Center merupakan relawan pendukung bacapres Ganjar Pranowo yang saat ini tengah menjadi rival politik Anies.
Kita sudah disuguhi pengalaman tidak mengenakan saat kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 di mana ada pihak yang "kerjaannya" membuat laporan polisi berdasar cuitan di media sosial. Bahkan sekedar memaki di media sosial, seseorang dapat dipenjarakan.
Di sisi lain, ada beberapa penggiat media yang berulangkali mencuit hoaks dan bersikap rasis, aman-aman saja. Bahkan setelah dilaporkan dan berstatus tersangka, tidak membuatnya masuk bui.
Tidak berlebihan jika saat itu muncul anggapan polisi tidak netral dalam menyikapi perdebatan politik di media sosial.
Setelah Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengemban tugas sebagai Kapolri, gebrakan pertamanya adalah mengembalikan marwah kepolisian sebagai pengayom seluruh masyarakat, tidak dibeda-bedakan berdasar preferensi politiknya. Jenderal Sigit tidak mau kepolisian terseret kembali dalam pusaran politik sehingga kesan kepolisian dimanfaatlkan oleh pihak tertentu dengan tujuan politis dapat dihindari.
