Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Presiden Joko Widodo memperbolehkan para pembantunya berkampanye untuk menaikan elektabilitas. Sinyal Jokowi mendukung Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk maju di gelaran Pilpres 2024?
Kesimpulan demikian bukan saja prematur, namun juga mengabaikan beberapa fakta politik yang berkrlindan usai kontestasi Pilpres 2019.
Pertama, masuknya Prabowo dan Gerindra ke kubu Istana telah meninggalkan luka teramat dalam bagi pendukungnya, utamanya non-kader. Mereka yang sebelumnya sudah "habis-habisan"memberikan dukungan dan pembelaan, bahkan beberapa di antaranya harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, sangat sulit untuk kembali memberikan dukungan andai Prabowo maju di Pilpres 2024.
Fakta dari kasus ini adalah bergabungnya Prabowo ke kabinet Jokowi sama sekali tidak menurunkan tensi "perseteruan" antara kubu  kadrun (sebelumnya kampret) yang diasosiasikan sebagai pendukung Prabowo dan cebong yang disematkan kepada pendukung Jokowi saat keduanya menjadi rival di dua gelaran pilpres terakhir. Artinya, saat ini Prabowo telah ditinggalkan oleh sebagian besar pendukung fanatiknya. Â
Kedua, sejak 2014 lalu, hasil survei bukan lagi menjadi tolok ukur. Hasil survei selalu bertolak belakang dengan real count. Hal ini dapat dimengerti karena umumnya lembaga survei adalah juga konsultan politik. Dengan kata lain, survei yang dilakukan sangat mungkin hasil pesanan kliennya.
Keraguan ini sudah menjadi rahasia umum. Bahkan elit PDI Perjuangan seperti Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang "Pacul" Wuryanto menegaskan hasil survei saat ini tidak penting dan bukan merupakan tolok ukur calon presiden (capres).
Ketiga, meski masih membutuhkan data yang lebih valid, ada kecenderungan sejumlah pihak tengah memanfaatkan Prabowo untuk memuluskan agenda politiknya. Prabowo diskenariokan untuk maju Pilpres 2024 karena "sudah diketahui" akan kalah sekali pun melawan tokoh sekelas Puan Maharani.
Hasil survei digunakan untuk meninabobokan. Terbukti sejumlah pengurus mulai silau dengan  hasil survei yang rerata menempatkan Prabowo di posisi teratas. Perhatikan kembali poin kedua bahwa sebagian besar lembaga survei adalah juga konsultan politik yang bekerja untuk memoles citra kliennya, salah satunya melalui hasil survei.
Bukankah bukan hal yang mustahil, jika pun bukan dari internal, ada pihak di luar yang sedang memasang jebakan betmen agar Prabowo kembali berlaga karena diyakini akan kalah? Strategi politik semacam ini bukan hal baru.
Penulis meyakini, Prabowo paham akan hal itu dan tidak akan maju di Pipres 2024. Cukup tiga kali dipermalu di tiga gelaran sebelumnya. Keputusan menjadi pembantu bekas rivalnya, adalah penguat asumsi Prabowo sudah tidak berniat menjadi capres di masa mendatang. Sebab jika hal itu dilakukan, akan menjadi amunisi lawan untuk menghabisinya dalam koteks politik.
Salam @yb
