Blunder Luhut soal Angka Kematian Covid-19

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membandingkan jumlah kematian akibat virus korona atau Covid-19 di Indonesia dengan Amerika Serikat. Bukan hanya berpotensi melukai perasaan keluarga korban, metode hitung-hitungannya juga kurang tepat.

Melalui teleconference dengan wartawan, Luhut menyebut jumlah korban positif terinfeksi Covid-19 hanya 4 ribuan lebih, sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta. Sementara angka kematian, menurut Luhut, tidak sampai dari 500 orang.

Sedang di Amerika yang jumlah penduduknya hanya beda 60 juta, jumlah kematian mencapai 22 ribu dan yang terinfeksi mencapai 500 ribuan.      
Luhut mengakui adanya keterbatasan alat tes sehingga belum semua yang terindikasi atau kelompok rentan dapat dilakukan tes. Namun jika pun dikalikan 10, menurut Luhut, jumlah yang positif mengidap Covid-19 baru di angka 50 ribuan.

Angka yang disebut Luhut mengacu pada data yang disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto per tangal 14 April 2020 di mana pasien positif berjumlah 4.839 orang, sembuh 426 orang dan yang meninggal 459 orang.

Pernyataan Luhut bukan saja kurang mencerminkan  kearifan seorang pejabat tinggi, tidak etis, namun juga tidak tepat. Salah satunya terkait angka kematian. Jika Luhut menyadari adanya keterbatasan alat tes sehingga berani mengalikan  hingga 10 kali lipat jumlah pasien positif, mengapa hal itu tidak dilakukan juga untuk angka kematin? Sebab jika menggunakan asumsi yang sama, angka kematian sudah mendekati angka 5 ribu.

Faktanya, angka kematian yang disebutkan juru bicara pemerintah adalah yang sudah terkonfirmasi positif mengidap coronavirus. Artinya, mereka yang meninggal dengan status orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) tidak dimasukan dalam data tersebut.

Sebagai gambaran, Pemprov DKI Jakarta sempat merilis angka 639 jenazah yang dilakukan pemulasaran sesuai protokol Covid-19, sementara di saat bersamaan juru bicara pemerintah merilis angka kematian yang terkonfirmasi mengidap virus korona di Jakarta di kisaran 80-an orang.    

Hal ini disebabkan karena lamanya proses laboratorium untuk mengetahui hasil tes seseorang. Dari pemberitaan diketahui, ada sejumlah korban yang terkonfirmasi mengidap virus korona setelah meninggal dunia.

Kita sepakat untuk tidak menebar ketakutan kepada masyarakat terkait pandemi Covid-10. Tetapi juga tidak lantas mengecilkan potensi dan bahayanya demi tujuan lain, semisal ekonomi dan politik. Sebab hal itu akan mendorong masyarakat bersikap apatis dan abai terhadap segala imbauan pemerintah untuk tidak mudik dan yang terpenting menjaga jarak fisik (physical distancing).

Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak akan efektif manakala masyarakat tidak mematuhi aturan. Semakin lama kita terjebak dalam pro-kontra penanganan  Covid-19, akan semakin lama proses penanganannya sehingga semakin besar pula kerugian ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Psikologi masyarakat semakin tertekan jika penerapan pembatasan sosial tanpa batas waktu, diperpanjang dan terus diperpanjang. Rasa jenuh, belum lagi tekanan ekonomi karena tidak ada penghasilan sementara bantuan dari pemerintah terbatas, dapat menjadi trigger munculnya tindakan di luar nalar sehat.