Papua (Akhirnya) Tutup Pintu Masuk, Bagaimana Daerah Lain?

Bukan hanya gertakan, Gubernur Papua Lukas Enembe benar-benar menutup Provinsi Papua sebagai bagian upaya mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19. Akankah daerah-daerah lain mengikuti jejak Papua?  

Keputusan untuk menutup pintu masuk Papua disampaikan Lukas Enembe sebagai tindaklanjut keputusan rapat Forkominda. Penutupan Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura yang menjadi pintu masuk utama ke Papua dilakukan  untuk 14 hari ke depan mulai Kamis (26/3) ini.

Jika berdasarkan keputusan Forkominda maka bukan hanya Bandara Sentani namun juga bandara-bandara lain, termasuk pelabuhan, yang akan ditutup. Namun penutupan hanya berlaku untuk lalu-lintas orang, sementara angkutan barang untuk logistik dan alat kesehatan, tetap diperbolehkan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mengingatkan larangan daerah melakukan lockdown   karena kebijakan karantina wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Tetapi para pemangku kebijakan di provinsi timur Indonesia itu tetap nekad. Kapolres Jayapura AKBP Vicktor Makbon menyebut, penutupan bandara sangat penting untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kebijakan penutupan Bandara Sentani menjadi titik "perlawanan" daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo berulangkali menegaskan tidak ada opsi penutupan wilayah. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo pun sempat merilis adanya instruksi presiden terkait hal itu dan polemik perlu-tidaknya lockdown dihentikan.

Jika tidak segera direspon dengan baik, "pembangkangan" dari Papua sangat mungkin menjadi trigger bagi daerah-daerah untuk melakukan hal serupa. Terlebih jika dilihat dari jumlah korban virus korona.      

Sampai saat ini di Papua "hanya" ada tiga pasien positif Covid-19 yang semuanya ada di Kabupaten Merauke, dan 33 pasien dalam pengawasan (PDP) serta 728 orang dalam pemantauan (ODP).

Bandingkan dengan DKI Jakarta yang menjadi epicentrum pandemi Cobid-19. Hingga kemarin tercatat sudah ada 472 orang positif Covid-19, di mana 43 orang meninggal dunia dan 27 pasien sembuh. Jumlah ODP mencapai 1.872 orang sedang yang berstatus PDP meningkat menjadi 899 orang.

Atau bandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang juga berada di luar Jawa. Hingga 23 Maret lalu tercatat ada 11 psien positif Covid-19 dan 1.065 ODP serta 56 orang berstatus PDP. Ingat, lonjakan kasus di Kaltim sangat dratis. Sebagai contoh, sehari sebelumnya hanya ditemukan 2 pasien positif, 103 ODP dan 7 PDP.    

Kita berharap pemerintah pusat tidak memberikan reaksi berlebihan. Hal ini perlu kita ingatkan karena ketika Jakarta membuat kebijakan untuk mengurangi sarana transportasi publik sebagai bagian dari penerapan pembatasan sosial (social distancing), pemerintah pusat langsung "menegur".
Akibatnya lalu-lintas orang di Jakarta dan sekitarnya tetap tinggi dan beresiko gagalnya kebijakan social distancing. Terjadinya peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 pun nyaris "tak terkendali".