Sejak pertama diumumkan Presiden Joko Widodo, 2 Maret lalu, jumlah pasien positif mengidap virus Corona (Covid-10), meningkat tajam. Hingga Sabu (14/3), sudah ada 96 kasus yang tersebar di 8 provinsi. Bahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terkena Covid-19.
Beberapa pasien yang semula positif dinyatakan telah sembuh. Namun ada 5 orang yang meninggal dunia. Setelah menerima imbauan dari WHO- organisasi kesehatan dunia di bawah PBB, agar Indonesia mendeklarasikan darurat nasional, Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres Nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Menurut Juru Bicara penanganan virus Corona Achmad Yurianto, saat ini Indonesia bukan lagi darurat nasional, melainkan sudah bencana karena koordinator penanganannya dipegang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Banyak yang nyinyir pemerintah kurang sigap dalam menangani penyebaran virus yang kini telah dinyatakan pandemi global oleh WHO. Â Presiden Jokowi sempat mengatakan pemerintah enggan ungkap sebaran Corona karena berhitung kepanikan dan keresahan masyarakat.
Namun belakangan, secara berkala pemerintah mengumumkan jumlah pasien yang positif terkena virus Corona, termasuk yang sembuh dan meninggal, lengkap dengan daerahnya.
Berbeda dengana langkah yang dilakukan pemerintah pusat, sejumlah kepala daerah sudah mengambil langkah lebih maju. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merilis sejumlah fakta terkait sebaran Corona di wilayahnya.
Bahkan Wali Kota Solo Hadi Rudyatmo  langsung mengumumkan kondisi luar biasa (KLB) di daerahnya. Menyusul kemudian Anies Baswedan, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan terakhir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Â
Selain meliburkan aktifitas belajar-mengajar di sekolah, para kepala daerah itu juga menutup fasilitas publik, seperti car free day dan tempat wisata, untuk mencegah penyebaran virus corona.
Jika dikaitkan dengan keengganan Jokowi mengumumkan darurat Corona, timbul pertanyaan, benarkah para kepala daerah itu telah "membangkang"?
Selain memang memiliki otoritas untuk membekukan sementara proses belajar-mengajar dan  penutupan ruang publlik, sikap para kepala daerah yang membatasi aktifitas masyarakat sepertinya tidak berdiri sendiri.
