Rekomendasi panja tidak lebih dari saran DPR (baca: komisi) kepada pemerintah. Karena tidak mempunyai daya tekan yang kuat, pihak-pihak yang menjadi objek panja cenderung abai terhadap rekomendasi yang diberikan, terlebih jika dianggap "merugikan".
Bagaimana dengan pansus?
Selain beranggotakan lintas fraksi dan komisi, rekomendasi pansus menjadi keputusan DPR yang disahkan melalui paripurna.Â
Kedudukannya cukup kuat dan memiliki konsekuensi karena dapat menjadi pintu menuju Angket manakala ditemukan adanya kebijakan pemerintah yang mengarah pada pelanggaran UU.
Meski proses pembentukan Angket tidak selalu demikian- karena pada hakekatnya cukup atas usulan 25 anggota DPR dari dua fraksi atau lebih, tetapi dengan adanya pansus, terlebih sudah ditemukan materi pelanggaran yang kuat, dorongannya jauh lebih kuat.
Nah, sekarang apa tujuan DPR "ikut-campur" dalam penanganan skandal Jiwasraya? Jika sekedar ingin memastikan proses hukum berjalan dan uang nasabah dilindungi, maka pansus terlalu besar.
Sebaliknya, jika DPR melihat ada unsur lain di balik skandal, semisal dugaan keterlibatan "pemerintah", maka panja tidak efektif untuk mengurai kasusnya. Sebab untuk membongkar unsur tersebut akan melibatkan banyak pihak yang bukan menjadi mitra kerja Komisi XI maupun VI.
Membentuk panja untuk mengurai kasus yang memiliki tendensi politik sama halnya dengan memberi obat gatel kepada penderita kanker alias mubazir.
Tentu saja PKS, terlebih Demokrat, ingin pansus karena menduga ada tangan tak terlihat, "peristiwa lain" di balik skandal Jiwasraya. Demokrat juga ingin "balas dendam" karena dulu fraksi-fraksi yang kini menolak pansus adalah inisiator Pansus Bank Century.
Apalagi sebelumnya ada narasi jika Jiwasraya sudah keropos sejak pemerintahan SBY- yang kini Ketua Umum Partai Demokrat. Juga adanya fakta mantan anggota Kepala Staf Kepresidenan yang ikut tersangkut.
Dari konstruksi di atas, maka sebaiknya, jika memang tidak dapat membentuk pansus, DPR juga tidak perlu membentuk panja, apalagi sampai dua panja.
