Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dikenal sebagai mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta. Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah pendukungnya di Pilgub DKI 2017.
Galibnya, Ima akan menjadi tandem PSI yang berhasil menempatkan 8 kadernya di DPRD DKI. Hal itu seperti mendapat pembenaran ketika anggota-anggota Fraksi PSI melempar berbagai isu dengan sasaran tembak Gubernur DKI Anies Baswedan. Ima ikut meramaikan bersama tim sorak yang sebelumnya menyeru menolak move on dari kekalahan Ahok di pentas pilgub.
Tetapi tidak demikian halnya ketika Fraksi PSI melakukan aksi pengembalian sisa dana reses sebesar Rp 752 juta dari total Rp 2,44 miliar yang diterimanya dengan alasan pihaknya melakukan penghematan. Diketahui, Fraksi PSI melakukan kunjungan ke 102 titik selama masa reses 4-119 November 2019. Â
Dana reses adalah anggaran yang diberikan kepada anggota dewan untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, terutama konstituennya, yang mungkin tidak masuk dalam rencana pembangunan yang disusun pemda melalui forum musyawarah rencana pembangunan.
Aksi PSI menui kecaman dari sejumlah anggota dewan. Menariknya, Ima termasuk salah satunya. Ima menyayangkan sikap PSI, dan menuding aksi pengembalian dana reses oleh Fraksi PSI bukan karena menghemat melainkan tidak menyelesaikan tugas karena tidak mengunjungi semua tempat reses. Ima mendasarkannya pada informasi yang diperoleh dari bagian keuangan Sekretariat DPRD DKI.
Ima pun berang karena aksi PSI merugikan citra partai lain. Seolah mereka menghabiskan dana reses untuk kepentingan pribadi. Selain membuat nama DPRD DKI kurang baik, menurut Ima, sikap PSI juga merugikan masyarakat.
Serangan Ima kepada PSI mendapat dukungan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi yang juga kader PDIP. Bahkan menurut Prasetio, jika PSI menuntaskan tugas resesnya yakni mengunjungi 16 titik untuk setiap anggota, bukan saja tidak akan ada sisa dana, namun kemungkinan malah nombok seperti dirinya.
Prasetio mengingatkan PSI untuk sedikit memahami undang-undang di mana dana reses dimaksudkan untuk memfasilitasi pertemuan dengan warga. Uang tersebut mestinya digunakan untuk menyewa tenda dan kursi hingga konsumsi warga yang hadir dalam pertemuan.
Fraksi Gerinda pun ikut mengecam. Menurut Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif, PSI bukan menghemat tetapi tidak menggunakan anggaran karena hanya mendatangi 6-8 titik dari yang idealnya 16 titik per anggota.
Gelora perlawanan yang dipertontonkan kader-kader PSI terhadap kepemimpinan Anies Baswedan bukan rahasia lagi. Tidak ada satu pun kegiatan Pemprov DKI yang benar. Prinsip asal beda dan langsung menyerang tanpa melihat konteksnya sepertinya sudah menjadi bagian dari garis perjuangannya.
Dalam kasus pengembalian dana reses, alasan yang disampaikan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad, bahkan sangat naif. Sebab dikatakan penghematan itu untuk membantu menutup defisit APBD. Sepertinya Idris tidak sepenuhnya paham soal defisit anggaran.
