Presiden Joko Widodo secara implisit mendukung ekspor benih lobster yang menjadi pro-kontra di tengah masyarakat setelah diwacanakan oleh Menteri Kelautan dan Prikanan Edhy Prabowo. Sikap Jokowi bukan saja "berseberangan" dengan Susi Pudjiastuti namun juga bisa menjadi sinyal kian menciutnya peluang mantan menteri Kelautan dan Perikanan itu masuk BUMN.
Seperti diketahui, saat menjabat menteri Kelautan dan Perikanan, Susi mengeluarkan larangan penangkapan dan ekspor baby lobster. Alasannya antara lain karena selisih harga jual yang sangat timpang, dan berpotensi merusak lingkungan.
Tidak mengherankan jika Susi ikut mengkritik wacana yang dilontarkan penggantinya. Namun Presiden Jokowi memiliki jawaban atas kritik Susi. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya melarang karena banyak nelayan yang tergantung pada ekspor lobster.
Jokowi mengajak semua pihak untuk melihat dari segi manfaat baik untuk negara maupun nelayan, dengan tanpa merusak lingkungan. Oleh karenanya, menurut Jokowi, pemerintah bersama para pakar masih mengkaji aturan terkait ekspor benih lobster ini.
Pernyataan Presiden Jokowi cukup mengejutkan mengingat tingginya penolakan nitizen terhadap wacana pencabutan larangan ekspor benih lobster (benur).
Sangat mungkin pernyataan itu sebagai ungkapan kejengkelan Jokowi atas kritik Susi. Jika benar demikian, maka berarti juga kian menjauhkan peluang Susi kembali masuk dalam lingkar Istana, termasuk BUMN.
Seperti diketahui nama Susi dan beberapa mantan menteri seperti mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan serta mantan menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sempat mencuat sebagai kandidat komisaris dan direksi BUMN.
Sikap Jokowi tentu akan menjadi pertimbangan bagi Menteri BUMN Erick Thohir. Tidak mungkin Erick mendudukkan seseorang yang "tidak disukai" presiden di BUMN. Terlalu beresiko baik secara politik maupun hubungan kerja.
Terlebih jika dirunut, bukan baru sekali ini Jokowi "jengkel" terhadap Susi. Saat masih menjabat, Susi juga pernah "dipaksa" untuk mencabut larangan penggunaan cantrang- modifikasi dari jaring trawl, setelah ribuan nelayan menggeruduk Istana, awal 2019. Dan kemungkinan hal itu juga yang menjadi salah satu penyebab mengapa Susi tidak masuk Kabinet Indonesia Maju.
Selain kermungkinan sebagai ungkapan kejengkelan terhadap Susi , faktar bahwa Jokowi "membela" wacana kontroversial Edhy Prabowo yang adalah kader Partai Gerindra, cukup menarik. Sebab tidak sedikit yang berpendapat tindakan Menteri Edhy sebagai bagian dari upaya "pembusukkan" dari dalam mengingat sebelumnya Gerindra berada di luar pagar.
Meski masih membutuhkan data yang valid, masih banyak yang tidak percaya ketulusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo  Subianto di balik keputusannya membawa gerbong Gerindra masuk ke Istana.
