Partai Gerindra kian dekat masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. Spekulasi sejumlah kursi menteri yang akan didapat partai besutan Prabowo Subianto itu mulai mengemuka. Di samping menteri bidang ekonomi, Gerindra dikabarkan juga mengincar posisi menteri bidang pertahanan dan keamanan.
Ada dua spekulasi yang berkembang dan mulai dipercaya sebagian kalangan. Pertama, Fadli Zon yang tidak lagi ditugaskan untuk menjadi pimpinan DPR, akan diplot ke kabinet. Kursi yang diincar kader Gerindra itu adalah Menteri Tenaga Kerja atau Menteri Pertanian.
Hal itu sesuai jargon kampanye Prabowo - Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilpres 2019 di mana mereka ingin membatasi tenaga kerja asing dan mengembalikan kedaulatan pangan dengan meminimalisir impor.
Spekulasi kedua terkait posisi untuk Prabowo. Sebagai ketua umum partai pemenang kedua Pemilu 2019, Prabowo tentu layak menjadi menteri koordinator (menko). Sesuai keinginannya menjadi Indonesia sebagai macan Asia di bidang pertahanan, posisi Menko Polhukam cukup realistis.
Meski kita tahu, tidak ada visi-misi menteri, karena anggota kabinet wajib mengamankan dan menyukseskan visi-misi Presiden, tetapi jika dasarnya adalah bagi-bagi kekuasaan maka menteri-menteri dari partai memiliki sedikit kelonggaran. Bukankah mereka juga harus mengikuti kehendak partai tempatnya bernaung?
Posisi Menko Polhukam bagi Prabowo tentu juga akan disetujui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebab partai moncong putih itu sudah kebagian kursi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang kemungkinan akan diberikan kepada Prananda Prabowo, setelah sebelumnya diduduki Puan Maharani yang kini menjadi Ketua DPR.
Lagi pula, Megawati kemungkinan juga tetap akan menjadi Ketua Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang setahun terakhir mulai dominan.
Lalu bagaimana dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Habib Rizieq Shihab?
Jika melihat keinginan Jokowi untuk mempercepat pembangunan di segala bidang, kemungkinan Ahok tidak akan masuk ke kabinet. Namun pemerintah juga tidak akan menuruti keinginan sekelompok orang yang meminta pemulangan Imam Besar FPI tersebut dari tempat pengungsiannya di Arab Saudi.
Sebab kedua hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan baru. Semisal Ahok ditarik ke kabinet, bukan tidak mungkin akan kembali tercipta ketegangan politik seperti sebelumnya.
Demikian juga halnya jika pemerintah memulangkan Habib Rizieq. Sangat mungkin kubu nasionalis pendukung Jokowi akan "berontak".
