Yon Bayu
Yon Bayu Penulis

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Forum Bogor Gagal Sampaikan Pesan Damai

16 Mei 2019   13:22 Diperbarui: 16 Mei 2019   15:30 470 5 2
Forum Bogor Gagal Sampaikan Pesan Damai
Peserta pertemuan Forum Bogor. (Foto: KOMPAS.com/Afdhalul Ikhsan)

Awalnya Forum Bogor mengusung tema yang sangat brilian di tengah ketidakpastian situasi politik saat ini sebagai imbas pemilihan presiden. Sayangnya, forum ni terpeleset dalam retorika politik praktis sehingga gagal mengemas pesan damai secara elegan.

Pertemuan kepala daerah dan tokoh-tokoh muda yang diinisiasi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sempat menerbitkan harapan muncul poros baru yang terbebas dari kepentingan kelompok mana pun. Terlebih tokoh-tokoh yang hadir lintas partai politik dan lintas kubu yang bertarung dalam kontestasi Pilpres 2019.

Keikutsertaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkilfimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid dan Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepertinya akan menjadi jaminan tidak adanya kepentingan politik kubu tertentu.

Selain Bima Arya yang merupakan kader PAN, Zulkiflimansyah adalah kader PKS dan AHY bagian dari tim pemenangan Prabowo Subianto -- Sandiaga Salahudin Uno. Di seberangnya ada Ganjar dan Nurdin Abdullah yang "mewakili" PDIP serta Ridwan Kamil dan Yenny Wahid yang merupakan pendukung Joko Widodo -- Ma'ruf Amin. Emil Dardak dan Airin bisa diposisikan sebagai suara tengah.

Namun pertemuan itu akhir terpeleset menjadi sebatas pertemuan tokoh-tokoh politik yang masih terbawa aura dukung-mendukung. Sedikitnya dua hal yang menyiratkan adanya keberpihakan tersebut.

Pertama, sepakat untuk menerima keputusan KPU pada tanggal 22 Mei dan jika ada hal lain diserahkan ke proses hukum. Meski terkesan standar, poin ini sudah menjadi "suara resmi" kubu Jokowi. Jika peserta pertemuan memang ingin berdiri di tengah, mestinya bisa menukik pada proses yang dipersoalkan kubu Prabowo. Contohnya, ikut mendesak agar KPU lebih transparan dan mau mengoreksi hal-hal yang dipersoalkan.  

Kedua, baju putih yang dikenakan memberikan kesan keberpihakan karena menjadi dress code Jokowi-Ma'ruf. Di tengah kuatnya polarisasi politik identitas dan simbol, mengapa tidak membebaskan baju yang dikenakan peserta pertemuan sebagai simbol keberagaman?

Dampaknya, Forum Bogor tak lebih dari pertemuan-pertemuan pada umumnya, tanpa greget kecuali menaikkan posisi Bima Arya di pentas nasional. Bayangkan, seorang wali kota bisa mengumpulkan gubernur untuk sebuah pertemuan politik.

Hal ini juga yang mungkin menjadi penyebab mengapa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga diundang, tidak tampak hadir. Selain mengikuti paripurna DPRD dengan agenda menerima laporan pemeriksaan keuangan 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP), sepertinya Anies sudah membaca ke mana arah pertemuan tersebut.

Anies yang sejak awal menolak berada di kubu mana pun karena ingin konsentrasi membenahi Jakarta, tentu tidak mau hadir dalam pertemuan yang memiliki tafsir beragam tersebut.

Upaya mendinginkan situasi saat ini tidak harus dengan pendekatan hukum, apalagi mengharamkan sesuatu yang dijamin konstitusi. Kita justru berharap para tokoh bangsa yang  memiliki pengaruh dan selama ini tidak terlibat dalam  dukung-mendukung, untuk segera tampil dan mengajak kedua kubu duduk bersama tanpa menang-menangan, tanpa membenar-salahkan salah satu pihak.

Seruan damai hanya mungkin didengar jika terbebas dari kepentingan salah satu pihak. Alangkah naifnya manakala seruan damai dibalut narasi dukungan terhadap sikap salah satu kubu. Hasilnya hanya kesia-siaan.

Salam @yb