Mencermati hasil Pemilu 2019 yang tersaji di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) maupun hasil quick count sejumlah lembaga, Partai Gerindra dipastikan mendapat jatah kursi pimpian DPR, tepatnya untuk posisi wakil ketua. Apakah Gerindra kursi mempercayakan kursi tersebut kepada Fadli Zon?
Ada beberapa alasan mengapa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto tidak akan memberikan kursi wakil ketua DPR kepada kader lain.
Pertama, Fadli Zon adalah kader dengan perolehan suara terbanyak di dapil V Jawa Barat yakni Kabupaten Bogor. Dengan total perolehan sebanyak 624.731 suara, Fadli Zon menyumbang 230.524 suara. Bukan hanya di internal, perolehan suara politisi kelahiran tahun 1971 tersebut juga mengungguli jagoan jagoan PAN Primus Yustisio yang mendapat 86.983 suara dan juga jagoan PDIP Adian Yunus Yusak Napitupulu yang hanya memperoleh 80.228 suara.
Artinya, Fadli Zon cukup dikenal dan mengakar sebagaimana Puan Maharani di PDIP yang mendapat 404 ribu lebih suara di dapil Jawa Tengah V. Jika Puan diprediksi akan menduduki ketua DPR yang menjadi jatah partai pemenang, maka tidak salah jika Fadli Zon akan dipasang kembali di posisi wakil ketua DPR sebagai perimbangan.
Terlebih, jika PKS bisa mendapat satu kursi wakil ketua, dipastikan tidak diisi oleh Fahri Hamzah yang absen dalam Pemilu 2019. Padahal, terlepas pro-kontranya. selama ini duet keduanya cukup mampu mewarnai DPR. Dengan demikian Gerindra harus memasang kader yang sudah berpengalaman agar bisa bersinergi dengan kader PKS yang masih "hijau" di kursi pimpinan DPR.
Jika PKS gagal meraih satu kursi wakil ketua, sehingga kubu oposisi hanya mendapat satu kursi pimpinan, keberadaan Fadli Zon menjadi kebutuhan mutlak.Â
Baca juga : Kursi Kelima Pimpinan DPR Masih Diperebutkan 3 Partai
Kedua, dalam satu-dua tahun ke depan, isu-isu panas masih akan mendominasi pentas politik tanah air, termasuk revisi UU Pemilu. Jika meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diakibatkan beban kerja sebagai dampak pemilu serentak, maka revisi UU Pemilu menjadi keharusan, meski jawabannya tidak harus dengan memisahkan kembali pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
Kubu oposisi membutuhkan trigger sekaligus "juru bicara" untuk isu-isu tersebut. Jika mengacu pada sepak terjang yang sudah dimainkan selama ini, Prabowo tidak memiliki pilihan selain Fadli Zon.
Ketiga, loyalitas dan kedekatan dengan Prabowo. Meski bukan hal utama karena tentu masih banyak kader Gerindra yang lebih dekat dengan Prabowo, tetapi Fadli Zon memiliki kelebihan lain yakni totalitasnya dalam membela Prabowo. Ditambah lagi, Fadli Zon merupakan newsmaker alias media darling, meski mungkin dalam pengertian berbeda. Pro-kontra terkait pemberitaan yang memuat komentar terhadap suatu permasalahan atau gagasan, menjadi bukti sahih adanya peran tersebut.Â
Salam @yb
